Palu- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menuding pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan lahan perkebunan sawit di Sulawesi.
“Ada problem yang belum selesai, dan pihak yang paling bertanggung jawab seharusnya adalah pemerintah,” ujar Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers online yang diadakan Transparansi untuk Keadilan (TUK) Indonesia, Kamis (19/6), yang menghadirkan Uli Arta sebagai salah satu narasumber.
Walhi menjadi pembicara penting mengingat lembaga swadaya masyarakat yang juga memiliki jaringan di Sulawesi ini mengaku menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi. Bukti-bukti itulah yang salah satunya dijadikan bahan oleh TUK Indonesia dalam memperkarakan salah satu bank karena mengucurkan dana kepada perusahaan sawit tersebut.
Menurut Uli, jika pemerintah melakukan monitoring, pengawasan, tidak akan ada perusahaan ilegal yang beroperasi.
Ia merujuk informasi yang beredar di media mengenai pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menyebutkan ada beberapa perusahaan yang bermasalah di Sulawesi Tengah. Itu sebabnya, menurut Walhi, ketika masih ada permasalahan antara masyarakat dan perusahaan sawit, pemerintahlah yang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab.
Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, menurut Uli, pemerintah harus mengenali dan memproses secara benar kondisi lapangan. Pernyataan ini dilontarkan Uli ketika ditanya seorang jurnalis peserta konferensi pers mengenai profil masyarakat yang kerap dibela Walhi.
Menurut jurnalis yang bertugas di Morowali Utara itu, masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan (klaimer) bukanlah masyarakat asli yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit yang dinilai berkonflik dengan perusahaan. Masyarakat asli justru merasa beruntung dengan kehadiran perusahaan.
Dampak positif itu dirasakan melalui terbukanya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, bahkan infrastruktur kawasan yang lebih maju.
“Jika ada informasi tidak sesuai, silakan membantah melalui laporan yang juga disampaikan ke publik,” kata Uli menegaskan sikapnya bahwa data-data yang ditemukan Walhi akurat.
Dengan dalih bahwa Walhi sudah melihat kondisi lapangan, Uli juga berpendapat bahwa klaim dari dua atau tiga orang yang merasakan dampak positif perusahaan tidak bisa mewakili fakta lapangan yang ada di sekitar perusahaan sawit.
“Walhi jangan asal bicara,” kata jurnalis tersebut sambil menawarkan diri untuk mengajak Walhi melihat kondisi lapangan.(*)
Komentar