Catatan Redaksi- Perjalanan Wisata Rohani di Tengah Efisiensi Anggaran: Penting atau Sekadar Prioritas yang Tergelincir?

BERITAMORUT.COM- Ditengah tekanan efisiensi anggaran yang kini menjadi alasan utama pemangkasan berbagai program publik, muncul pertanyaan besar: apakah perjalanan wisata rohani bagi tokoh agama masih layak dianggap prioritas?

Pertanyaan ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga menyangkut keadilan, urgensi, dan etika penggunaan uang negara.

Pada kondisi anggaran yang serba ketat, pemerintah sering meminta masyarakat untuk memahami pemotongan belanja pembangunan, penundaan gaji guru honorer, penundaan perbaikan fasilitas umum, hingga pembatasan bantuan sosial. Namun di sisi lain, perjalanan wisata rohani, yang sering dibalut sebagai “studi banding keagamaan” atau “penguatan iman” tetap digelar dengan biaya tidak sedikit.

Masalahnya sederhana: ketika sekolah butuh buku, puskesmas kekurangan obat, dan infrastruktur desa menunggu perbaikan, apakah pantas uang negara digunakan untuk perjalanan yang manfaatnya sering kali tidak dapat diukur secara jelas?

Wisata rohani tentu memiliki nilai spiritual dan bisa memperkuat mentalitas. Itu tidak salah. Tetapi dalam konteks keuangan daerah yang makin terjepit, justifikasi semacam itu mulai kehilangan relevansi. Terlebih, sebagian besar perjalanan tersebut tidak menghasilkan laporan komprehensif, tidak ada indikator kinerja, dan tidak ada tolok ukur dampak yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kritiknya menjadi semakin tajam ketika efisiensi anggaran hanya dijadikan tameng untuk menekan kebutuhan masyarakat, tetapi tidak menyentuh kenyamanan birokrasi itu sendiri. Seolah-olah efisiensi hanya berlaku ke bawah, bukan ke atas.

Masyarakat berhak mempertanyakan:

• Mengapa perjalanan yang bersifat pribadi-spiritual dibebankan pada APBD?

• Mengapa pembinaan rohani tidak dilakukan secara lokal yang jauh lebih hemat?

• Mengapa program tak terukur dipertahankan, sementara program strategis justru dipangkas?

Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi banyak daerah, perjalanan wisata rohani yang menghabiskan anggaran besar lebih terlihat sebagai kemewahan birokrasi ketimbang kebutuhan pelayanan publik. Pemerintah daerah mestinya mengutamakan program yang punya dampak langsung terhadap masyarakat.

Pada akhirnya, penting atau tidaknya wisata rohani bukan ditentukan oleh tradisi atau kebiasaan, tetapi oleh keberanian pemerintah untuk jujur pada prioritas. Jika anggaran harus dihemat, maka semua pihak harus merasakannya, bukan hanya rakyat.