Integritas Penyelenggara Pemilu Dititik Paling Rapuh

MORUT- Isu darurat integritas penyelenggara pemilu kembali mengemuka pasca Pilkada Morowali Utara. Publik bukan hanya menyoroti proses politiknya, tetapi juga mulai membedah detail-detail kecil yang justru membuka pertanyaan besar: seberapa kokoh integritas penyelenggara di level teknis?

Dalam setiap pesta demokrasi, integritas seharusnya menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan gambaran berbeda.

Pemeriksaan terhadap komisioner dan jajaran penyelenggara pemilu di berbagai daerah menjadi sinyal bahwa titik rapuh itu bukan sekadar asumsi, melainkan kenyataan yang berulang.

Di Morowali Utara, sejumlah catatan penting mulai muncul ke permukaan.

Kesbangpol Morut bahkan “bernyanyi”, menyinggung laporan pertanggungjawaban yang disebut belum masuk, hingga dugaan praktik kongkalikong dalam sejumlah tahapan.

Di tengah deretan isu besar itu, muncul satu cerita kecil yang justru terasa simbolik: empat unit laptop.

Sekilas, laptop mungkin terdengar sepele. Namun dalam tata kelola anggaran dan etika penyelenggara negara, benda kecil bisa menjadi pintu masuk pertanyaan besar.

Laptop tersebut disebut berasal dari bank yang dipilih sebagai penampung dana hibah Pilkada. Pertanyaannya sederhana, tetapi dampaknya serius:

Di mana laptop itu sekarang?

Jika benar pemberian tersebut hanya bentuk penghargaan tanpa kaitan dengan penunjukan bank, maka semestinya barang itu tercatat sebagai aset resmi KPU Morut. Ada jejak administrasi, dokumentasi fisik, dan transparansi publik.

Tetapi hingga kini, jejak itu tampak samar.

Kasubag Keuangan KPU Morut, mengakui informasi bahwa KPU menerima laptop. Namun ia menyebut detailnya berada pada sekretaris lama. Saat dikonfirmasi, mantan Sekretaris KPU Morut memilih tidak memberikan penjelasan. Percakapan berhenti pada balasan singkat tanpa klarifikasi.

Di sinilah persoalan integritas menemukan titik paling rapuhnya: bukan pada kasus besar yang megah di permukaan, melainkan pada detail kecil yang tak mampu dijelaskan secara terbuka.

Integritas penyelenggara pemilu bukan hanya soal tidak mencuri uang negara. Ia juga tentang transparansi, akuntabilitas, dan keberanian memberi penjelasan atas setiap barang, setiap rupiah, setiap keputusan.

Ketika sebuah laptop saja tidak jelas keberadaannya, lalu bagaimana dengan dana hibah Pilkada Morut yang tengah di telusuri oleh kejaksaan?

Awan gelap itu sedang menyelimuti penyelenggara Pilkada di Morut. Dan warga berharap agar penggunaan dana hibah dibuka secara terang benderang.