Mahasiswa Morut di Palu Bersuara Soal Asrama, Merasa Dianaktirikan Pemda

PALU — Polemik mengenai status Asrama Mahasiswa Morowali Utara di Kota Palu kembali mencuat. Hingga kini, kejelasan terkait keberlanjutan dan pengelolaan fasilitas hunian tersebut belum juga diberikan oleh Pemerintah Daerah Morowali Utara, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi di ibu kota Sulawesi Tengah.

Kebutuhan akan asrama mahasiswa, menurut para mahasiswa, bukan sekadar persoalan teknis tempat tinggal, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan warganya. Namun, ketidakpastian yang berlarut-larut justru memperlihatkan lemahnya perhatian Pemda terhadap generasi muda Morowali Utara yang sedang menimba ilmu di luar daerah.

Ketua Umum Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Morowali Utara (PPMMU) Palu Periode 2023, Muhajir A. Salasah, menegaskan bahwa ambiguitas terkait status administratif, legalitas, hingga rencana pengelolaan asrama telah berdampak langsung pada kenyamanan dan situasi psikologis mahasiswa.

“Mahasiswa membutuhkan tempat tinggal yang layak, aman, dan mendukung proses belajar. Ketidakjelasan ini menghambat aktivitas kami. Pemda harus memberikan penjelasan resmi, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Muhajir.

PPMMU-PALU juga mendesak Pemda Morowali Utara untuk segera merealisasikan pembangunan Asrama Mahasiswa Morowali Utara yang baru di Palu. Menurut mereka, ketersediaan asrama representatif merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas SDM daerah. Penundaan kebijakan dan minimnya komitmen anggaran dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak mahasiswa.

Dalam pernyataannya, PPMMU-PALU mengajukan tiga tuntutan utama kepada Pemda Morowali Utara:

1. Memberikan kejelasan resmi mengenai status dan keberlanjutan Asrama Mahasiswa Morowali Utara di Palu.
2. Segera memulai proses pembangunan asrama baru yang layak, terencana, dan sesuai kebutuhan mahasiswa.
3. Membuka ruang dialog terbuka bersama mahasiswa untuk memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan pendidikan.

Muhajir menambahkan bahwa mahasiswa Morowali Utara di Palu merasa seolah dianaktirikan oleh pemerintah daerah sendiri karena tidak adanya kepastian dan perhatian yang memadai.

“Seolah-olah kami yang berada di Kota Palu ini dianaktirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan penyediaan fasilitas pendidikan adalah cermin pengabaian terhadap kemajuan daerah. Karena itu, PPMMU-PALU menyerukan agar Pemda Morowali Utara segera mengambil langkah cepat, serius, dan transparan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.

Polemik ini diharapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa sebagai investasi masa depan Morowali Utara.