Disorot Media, Gaji Guru Honorer MTS di Mamosalato, Akan Dibayar Sabtu Mendatang

Morowali Utara — Guru honorer di Madrasah Tsanawiyah (MTS) kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, mengaku belum menerima gaji sejak Januari 2025. Honor yang semestinya dibayarkan Kementerian Agama (Kemenag) melalui dana BOS itu kini menunggak hingga tujuh bulan, memaksa para pendidik mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup.

> “Sejak Januari sampai Juli ini kami belum terima gaji. Kami tetap mengajar karena tanggung jawab kepada siswa, tetapi secara ekonomi sangat kesulitan,” ujar salah satu guru honorer yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (15/7).

Menurut sumber yang sama, beberapa rekan sejawat sangat kesulitan untuk menutup kebutuhan keluarga. Kondisi ini dikhawatirkan menurunkan semangat serta kualitas pembelajaran di madrasah.

Jumlah guru honorer di MTS Swasta tersebut saat ini tercatat sebanyak 6 orang. Mereka mempertanyakan gaji dari dana BOS sebab mendapatkan informasi, dana tersebut sudah cair, namun nilainya masih kurang, sehingga belum dibayarkan oleh pihak sekolah.

Kepsek MTS Mamosalato yang menjadi sorotan media, berjanji akan memperbaiki manajemen pengelolaan dan mengundang para guru untuk duduk bersama.

Kepala Sekolah MTS di kecamatan Mamosalato Morut, memastikan honor akan dibayarkan Sabtu, 19 Juli 2025,

“Insyaallah, Saudara‑ku. Jumat pinjaman cair, Sabtu saya bayarkan semua honor dari Januari sampai Juni 2025,” tulis Kepsek dalam pesan singkatnya.

“Mohon doanya. Maklum, sekolah swasta hanya menerima dana BOS Rp 8.990.000 per tahap, sementara honor tujuh guru, termasuk operator dan erkam, Rp 500.000 per bulan.”ujar Kepsek

Ia menambahkan, bukti pembayaran honor 2024 sudah tersedia, sedangkan kuitansi untuk 2025 yang tidak dibuat pada saat pembayaran sebelum lebaran, akan diterbitkan bersamaan dengan pencairan Sabtu mendatang.

Redaksi masih berupaya mendapatkan penjelasan resmi dari Kantor Kemenag Morowali Utara mengenai penyebab keterlambatan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kemenag belum memberikan keterangan.

Pengamat pendidikan setempat mendesak Kemenag segera mengambil langkah konkret. “Pendidikan tidak berjalan tanpa guru. Negara wajib hadir memenuhi hak dasar mereka. Tujuh bulan tanpa gaji bukan persoalan kecil,” tegasnya.

Kasus ini menambah deret panjang persoalan kesejahteraan guru honorer di Indonesia: keterlambatan honor, transparansi anggaran yang lemah, dan ketergantungan sekolah swasta pada dana BOS. Di sisi lain, rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digadang‑gadang menjadi solusi, belum sepenuhnya menjangkau daerah terpencil seperti Morowali Utara.