Reses di Desa Tiu, Yaristan Palesa Sampaikan Refleksi Politik

Morowali Utara – Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut), Yaristan Palesa, SH, kembali menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat saat menggelar reses di Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Rabu (3/9/2025). Reses ini tidak sekadar forum seremonial, tetapi wadah nyata untuk menyalurkan aspirasi sekaligus meneguhkan arah perjuangan politik di dapil I.

Dalam pertemuan yang dihadiri warga, tokoh masyarakat, serta Kepala Desa Tiu, Acil Helai, Yaristan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia menyampaikan bahwa telah menyalurkan bantuan bibit kakao untuk kelompok tani dan mesin semprot untuk kelompok lain yang sudah mengajukan.

Namun Yaristan tidak berhenti di situ. Ia menekankan bahwa sistem kerja DPRD memberi ruang luas bagi masyarakat untuk tetap mengusulkan kebutuhan meskipun tidak terakomodasi dalam pokok pikirannya.

“Kalau tidak masuk di pokir saya, bisa saja diperjuangkan anggota DPRD lainnya. Dapil I punya sepuluh anggota, artinya peluang masyarakat untuk tercover tetap terbuka,” tegasnya.

Selain sektor pertanian, Yaristan menaruh perhatian khusus pada bidang keagamaan. Tahun ini, Desa Tiu dan Maralee diprioritaskan untuk bantuan Masjid dan Gereja, yang juga diperluas ke wilayah Petasia Timur dan Petasia Barat. Baginya, pembangunan spiritual masyarakat sejalan dengan pembangunan ekonomi rakyat.

Menariknya, Yaristan juga menyampaikan refleksi politik di hadapan konstituennya. Ia menyadari bahwa kondisi bangsa saat ini penuh tantangan dan bisa menimbulkan kritik terhadap para wakil rakyat.

“Orang Mori lebih dewasa dalam menyikapi situasi bangsa. Karena itu, tidak ada yang ribut di Kolonodale. Tapi kalau ada kekurangan saya pribadi maupun kolega di dapil Petasia Barat, saya mohon maaf,” ucapnya dengan rendah hati.

Sikap terbuka Yaristan tersebut mendapat apresiasi warga. Reses pun ditutup dengan dialog interaktif, yang menegaskan hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya: masyarakat berani bersuara, sementara wakil rakyat dituntut hadir dengan solusi konkret, bukan janji kosong.