Perjalanan Wisata Rohani: Cermin Lemahnya Legislatif dalam Menentukan Prioritas Anggaran

BERITAMORUT.COM- Ketika perjalanan wisata rohani tetap disetujui dan dibiayai di tengah tekanan efisiensi anggaran, persoalan utamanya bukan sekadar programnya, tetapi lemahnya fungsi legislatif dalam menyaring, mengkritisi, dan menentukan prioritas belanja publik.

DPRD Morut memiliki peran strategis sebagai penjaga akal sehat anggaran: memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada masyarakat. Namun kenyataannya, kebijakan perjalanan wisata rohani justru telanjang menunjukkan bagaimana fungsi pengawasan dan penentuan skala prioritas kerap runtuh di hadapan kepentingan internal.

Dalam pembahasan anggaran, legislatif sejatinya harus mengajukan pertanyaan kunci:

• Apakah program ini mendesak?

• Apakah manfaatnya terukur?

• Siapa penerima manfaat langsung?

• Apa dampak hilirnya terhadap pelayanan publik?

Tetapi ketika wisata rohani lolos tanpa evaluasi mendalam, publik melihat bahwa legislatif gagal menempatkan kebutuhan rakyat di atas kenyamanan birokrasi. Legislator lebih terlihat kompromi dari pada mempertanyakan urgensi perjalanan rohani.

Di saat masyarakat dihadapkan pada realitas anggaran yang ketat, perbaikan fasilitas dasar tertunda, bantuan sosial dipangkas, dan program pro-rakyat harus menunggu, legislatif justru memberi ruang bagi program yang sifatnya privat, non-urgent, dan minim indikator keberhasilan. Ini bukan sekadar kelemahan teknis, tetapi kelemahan moral dan politik.

Kritiknya semakin keras karena legislatif sejatinya adalah wakil rakyat. Mereka ada di sana untuk menolak anggaran tidak produktif, bukan mengaminkan kegiatan yang sulit dipertanggungjawabkan manfaatnya. Ketika perjalanan wisata rohani dibiayai sementara kebutuhan dasar publik malah ditunda, maka yang dipertanyakan bukan lagi programnya, tetapi kompas prioritas para pengambil keputusan di DPRD.

Pada titik ini, publik berhak menilai bahwa legislatif telah kehilangan fungsi kontrol dan lebih memilih kompromi. Padahal keberanian menentukan prioritas adalah inti dari tugas seorang legislator: memilah mana yang penting, dan mana yang bisa ditunda demi kepentingan rakyat banyak.

Perjalanan wisata rohani di tengah efisiensi anggaran bukan sekadar pemborosan, tetapi simbol kegagalan legislatif menjaga arah kebijakan fiskal daerah. Sebab jika kehendak rakyat benar-benar menjadi dasar, maka program tanpa urgensi tidak layak duduk dalam daftar prioritas.

Dan ketika legislatif lemah di meja anggaran, rakyatlah yang menanggung akibatnya.