MORUT- DPRD Morowali Utara (Morut) akhirnya bentuk Pansus Khusus untuk sejumlah pekerjaan proyek di Morowali Utara (Morut) yang terhambat.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Morowali Utara, yang juga 2 kali menjabat ketua Pansus LKPJ, Yaristan Palesa, SH
“Waktu Paripurna LKPJ beberapa anggota mengusulkan Pansus Khusus. Karna pansus LKPJ kan kita hanya melakukan penilaian kinerja, dan rekomendasi kita untuk perbaikan tidak di sikapi dengan baik. Kami mengusulkan pansus khusus bertujuan melihat pekerjaan baik itu Dana PEN, Bencana Alam dan pekerjaan PUPR yang melewati tahun anggaran, VVIP RS Kolonodale yang belum juga di resmikan dan proyek apa saja yang tidak berjalan lancar di Morut. Dari 5 fraksi di DPRD, 4 fraksi sudah menyatakan sikap menyetujui dilakukan Pansus Khusus, tinggal 1 fraksi yaitu PKB yang belum menyatakan sikap,”ujarnya (25/5)
Dalam kerjanya Pansus Khusus bisa merekomendasi penegak hukum dan KPK periksa proyek yang mandek.
“Ibu ketua DPRD Morut sudah menyampaikan agar setiap fraksi menentukan nama-nama yang akan menjadi pansus khusus. Setelah itu kita Bamus dan menentukan jadwal Paripurna menetapkan nama-nama Pansus Khusus. Pansus Khusus ini akan lebih mendalam secara detail nantinya. Bila kita menemukan terjadi kelalaian dalam pekerjaan maka Pansus bisa merekomendasikan ke penyidik Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan, ke Kepolisian bahkan ke KPK,”tegas Yaristan Palesa
Di ujung masa jabatan para anggota DPRD Morut periode 2019-2024 membuat sebuah gebrakan yang selama ini terkesan “gertak sambal”. Kita tunggu saja, apakah ini benar di buktikan atau hanya sebuah wacana pepesan kosong para politisi.
Komentar