Ketua DPRD Morut Ungkap Kekecewaannya di Rapat Banggar: Kok Bisa Buku APBD di Kasihkan ke Daerah Lain?
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
- visibility 8
- print Cetak
Ket: Ketua DPRD Morut Warda Dg Mamala (IST)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MORUT- Rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun 2026 di Badan Anggaran DPRD Morowali Utara Warda Dg Mamala ungkap kekecewaannya soal dokumen APBD. Pada pertemuan resmi yang digelar Selasa, 25 November 2025 sejak pukul 09.00 WITA ini, Ketua DPRD Morut Warda Dg Mamala, SE meluapkan kekecewaannya secara terbuka kepada jajaran eksekutif, khususnya terkait tata kelola dokumen APBD.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Warda, didampingi Wakil Ketua I Megawati Ambo Assa dan Wakil Ketua II H. Ambo Mai, serta dihadiri anggota Banggar, Sekda Musda Guntur, Inspektur Romel Tungka, dan sejumlah kepala OPD.
Warda menyoroti keras lemahnya koordinasi, setelah terungkap bahwa buku APBD yang sudah diketok dalam paripurna DPRD justru beredar ke daerah lain tanpa sepengetahuan lembaga legislatif.
“Saya kecewa. Kok bisanya buku APBD yang sudah diparipurnakan di lembaga ini bisa dikasihkan ke daerah lain tanpa dikonfirmasi ke kami?,” tegas Warda dengan nada tegas.
Kekecewaan tersebut menjadi sorotan utama jalannya rapat. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya mengabaikan etika komunikasi antar lembaga, tetapi juga melemahkan peran DPRD dalam fungsi pengawasan dan kemitraan dengan pemerintah daerah.
Tak berhenti di situ, Warda kembali mempertegas posisi DPRD dalam mengawal anggaran pembangunan. Ia menyinggung penyelesaian anggaran PUPR yang baru rampung. Dari total Rp120 miliar yang diajukan, pemerintah mengalokasikan Rp40 miliar khusus untuk pembangunan Kota Kolonodale, ikon ibu kota Morowali Utara, dan telah disetujui DPRD.
“Anggaran itu khusus dalam kota. Jangan lagi diseret ke mana-mana,” tegasnya, mengunci pernyataan.
Rapat pembahasan APBD tahun ini menjadi salah satu yang paling keras, memperlihatkan bagaimana DPRD, khususnya ketuanya, tidak ingin kecolongan dalam memastikan prioritas pembangunan berjalan sesuai keputusan bersama.
- Penulis: Redaksi Beritamorut
Saat ini belum ada komentar