Rapor Merah SatPolPP Morowali Utara

Kinerja Lemah, Disiplin Rendah, dan Penegakan Perda Mandek

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Morowali Utara kini tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah peristiwa belakangan ini mencerminkan menurunnya disiplin, lemahnya pengawasan, serta tumpulnya fungsi utama OPD yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum.

Kasus demi kasus menumpuk tanpa evaluasi mendalam. Saat terjadi penyegelan SDN Ganda-Ganda, kehadiran Satpol-PP yang diharapkan justru nihil. Ketidakhadiran ini memunculkan tanda tanya besar tentang koordinasi dan kesiapan mereka dalam menangani konflik yang melibatkan aset daerah.

Tak berhenti di situ, publik juga dikejutkan oleh dugaan kasus oknum Satpol-PP yang menghamili seorang perempuan asal Tentena. Ironisnya, meski disebut telah diberi sanksi pemecatan, oknum tersebut justru dinyatakan lulus seleksi PPPK. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penegakan disiplin di internal Satpol-PP masih setengah hati dan tidak transparan.

Selain itu, penarikan personel Satpol-PP dari Kecamatan Petasia, yang sebelumnya aktif dalam patroli malam dan pengawasan ketertiban membuat penegakan Perda di tingkat kecamatan menjadi lumpuh. Padahal Petasia merupakan pusat aktivitas dan ibu kota kabupaten, yang mestinya mendapat perhatian lebih dari sisi keamanan dan ketertiban.

Kinerja OPD ini juga dipertanyakan setelah muncul kabar kehilangan sejumlah barang di sekretariat DPRD Morowali Utara. Pengawasan yang seharusnya menjadi tugas dasar Satpol-PP tampak longgar dan tidak profesional.

Ironisnya, jumlah personel Satpol-PP Morut kini telah mencapai ratusan orang, baik dari ASN maupun PPPK. Namun kuantitas itu tidak berbanding lurus dengan kualitas dan kinerja di lapangan. Banyak yang menilai Satpol-PP kini hanya hadir dalam acara seremonial, bukan sebagai pelaksana nyata penegakan aturan daerah.

Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD ini. Satpol-PP bukan sekadar simbol ketertiban, tetapi instrumen penting dalam menjaga wibawa pemerintah dan rasa aman masyarakat. Tanpa reformasi internal, Satpol-PP Morowali Utara akan terus menerima “rapor merah” dari publik.