Rencana Demo Antikorupsi di Morut Tuai Penolakan, Koordinator Aksi Berasal dari Sulawesi Tenggara Dikecam

MOROWALI UTARA — Rencana aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Serikat Aktivis Mahasiswa Indonesia dan dijadwalkan digelar pada Senin, 11 Agustus 2025, mendapat penolakan keras dari sejumlah elemen pemuda di Morowali Utara (Morut). Aksi ini sedianya akan dimulai pukul 10.00 WITA hingga selesai, dengan titik kumpul di dua lokasi: Kantor Bupati Morowali Utara dan Kantor Kejaksaan Negeri Morut.

Aksi yang diklaim sebagai bentuk protes terhadap dugaan kasus korupsi di daerah ini justru memantik perdebatan sengit. Penolakan bukan muncul dari pihak pemerintah atau aparat, melainkan dari sesama aktivis dan kelompok masyarakat setempat.

Koordinator Lapangan Disorot Asal-Usulnya

Kontroversi mencuat setelah nama koordinator lapangan, Alfi Tojonk Kofeilino, menjadi sorotan. Dari penelusuran media ini dan keterangan sejumlah sumber, Alfi diketahui bukan berasal dari Morowali Utara, melainkan dari Bau-Bau, Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara.

Bagi sebagian aktivis muda di Morut, fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa gerakan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Morut justru dipimpin oleh figur dari luar daerah? Lebih jauh lagi, ada dugaan bahwa Alfi memiliki afiliasi dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi di wilayah ini.

Seorang aktivis Morut, Yusri Kayoa tegas menolak rencana aksi tersebut.

“MOROWALI UTARA TIDAK KEKURANGAN ORANG” KRITIS,DAN ORANG” MORUT SILAKAN KRITISI BAGI YG MELANGGAR ATURAN DAN DIDUGA MELANGGAR KONSTITUSI DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN MENGAWAL JALANYA PEMERINTAHAAN.

DEMO YG DI LAKUKAN ORANG” YG BELUM JELAS KEBERADAANYA,(KORDINATOR AKSI),”tulis Yusri

Gelombang Penolakan di Media Sosial
Setelah seruan aksi mulai beredar di media sosial, gelombang penolakan juga muncul di platform yang sama. Salah satunya datang dari organisasi yang menamakan diri Gerakan Pemuda Adat Mori Bersatu. Dalam unggahannya, mereka menegaskan menolak keterlibatan pihak luar dalam isu-isu strategis daerah tanpa koordinasi dan konsolidasi dengan masyarakat setempat.

Surat Masuk ke Aparat, Tapi Jenderal Lapangan Mangkir

Dari informasi yang dihimpun media ini, surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan di Morut. Namun, hingga berita ini tayang, jenderal lapangan aksi yang dijadwalkan bertemu dengan pihak Polres Morut pada siang tadi, tak kunjung hadir.

Ketidakhadiran ini memicu spekulasi di kalangan masyarakat dan aparat, apakah aksi ini benar-benar siap digelar atau sekadar manuver untuk membangun opini publik.

Kritik terhadap Pola Gerakan “Instan” Fenomena ini sebagai cerminan pola gerakan “instan” yang kerap muncul menjelang momentum politik atau saat isu sensitif mencuat. Aksi tanpa basis massa yang jelas dan proses konsolidasi yang matang, gerakan semacam ini rawan menjadi alat kepentingan segelintir pihak.

Menunggu Besok: Aksi Murni atau Manuver Politik?

Publik Morut kini menunggu realisasi rencana aksi besok. Apakah ia akan berlangsung sesuai jadwal, atau justru batal di tengah badai penolakan. Yang jelas, kontroversi seputar figur koordinator lapangan telah membayangi aksi ini bahkan sebelum dimulai.

Jika aksi ini berjalan, ia akan menjadi ujian bukan hanya bagi aparat keamanan dalam mengelola unjuk rasa, tetapi juga bagi masyarakat Morut untuk menilai mana gerakan yang benar-benar lahir dari kepentingan rakyat, dan mana yang sekadar menjadi panggung politik.