Warga Soroti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa di Jamor Jaya, Minta Kejaksaan Turun Tangan
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Senin, 20 Apr 2026
- visibility 17
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MORUT- Seorang warga bernama Amri Ahmad menyampaikan kritik terbuka terkait dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Dana Desa di Desa Jamor Jaya. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan media sosial yang menyoroti pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa tersebut. Minggu, 19 April 2026.
Dalam tulisannya, Amri menjelaskan bahwa regulasi pengelolaan Dana Desa seharusnya mengatur pembentukan TPK melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tim ini bertugas membantu Kaur atau Kasi dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik.
Namun, ia menilai praktik di lapangan tidak sesuai ketentuan. Disebutkan bahwa seorang Kepala Dusun ditunjuk sebagai Ketua TPK tanpa anggota tim, yang menurutnya berpotensi mengarah pada penyimpangan.
“Ini merupakan cara yang mengarah pada tindakan untuk korupsi,” tulis Amri dalam unggahannya.
Selain itu, ia juga meminta Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan investigasi terhadap temuan pengadaan sapi serta sejumlah proyek fisik di desa tersebut.
Amri menegaskan bahwa masyarakat berharap adanya transparansi dan penegakan hukum agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia juga mengajak agar desa dibangun dengan prinsip bersih dari praktik korupsi.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa terkait tudingan tersebut. Warga berharap klarifikasi segera diberikan guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.
- Penulis: Redaksi Beritamorut
Saat ini belum ada komentar