TUMPUL PENGAWASAN, DIDUGA OKNUM DPRD MORUT DAPAT BAGIAN PEKERJAAN KANTOR PT. SPN
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Kamis, 7 Okt 2021
- visibility 10
- print Cetak
Foto illustrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Foto illustrasi
BERITAMORUT.COM- Gaji karyawan organik PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), Fakta ini menjadi tanda tanya mengapa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) terlihat “tumpul”.
Dari penelusuran media ini, sejumlah karyawan organik PT. SPN memperoleh gaji sebesar Rp. 2.700.000. Nilai ini dibawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan sebesar Rp. 3.100.000 pada tanggal 04 november 2020 yang lalu.
Anehnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) yang sangat mewanti-wanti perusahaan lain seperti ASTRA yang mengikuti ketentuan UMK. Tiba-tiba terlihat kehilangan “taji” saat berhadapan dengan PT. SPN soal pemberlakuan UMK.
Dari penelusuran kami saat mengunjungi kabupaten Morowali Utara (Morut) bulan september 2021. Sumber terpercaya kami mengatakan jika ada oknum di DPRD Morut kebagian pekerjaan proyek kantor PT. SPN yang merupakan badan usaha Milik Negara ini.
“Yang kami ketahui pekerjaan kantor PT. SPN diberikan kepada oknum di DPRD Morut,” ungkap sumber kami
Maka diduga ada burgening antara oknum tersebut, sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SPN.
Kami mencoba mengkonfirmasi Humas PT. SPN namun hingga berita ini dirillis belum berhasil terhubung via sambungan telpon.
Dalam penelusuran media ini, PT. SPN juga mempekerjakan 3 orang anak dibawah umur, mengambil galian C dibeberapa titik didesa Londi, sementara tidak ada kontribusi ke daerah.
Mirisnya semua dugaan pelanggaran ini terkesan hanya di tonton para wakil rakyat.**
- Penulis: Redaksi Beritamorut
Saat ini belum ada komentar