PALU, — Kegiatan Coaching Clinic BUMDes yang digelar di Swiss-Bell Hotel Palu sejak 18 hingga 21 Juni 2025 kembali menuai sorotan publik, khususnya terkait transparansi penggunaan anggaran, dan ditengah efisiensi.
Acara yang dibuka resmi oleh Wakil Bupati Morowali Utara, H Djira K, pada Kamis (19/06) pagi tersebut diikuti sebanyak 322 peserta yang terdiri dari para kepala desa dan pengurus BUMDes se-Morowali Utara. Program ini disebut sejalan dengan visi misi kabupaten, dan juga program Provinsi Sulteng BERANI BUMDES. Semangat panitia patut di apresiasi, BERANI menjelaskan tentang kegiatan yang digelar di Hotel di Palu ini, namun TIDAK BERANI menyampaikan total anggaran yang digunakan dalam kegiatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, setiap peserta diwajibkan membayar biaya kegiatan sebesar Rp 4 juta per orang, yang bersumber dari APBDes masing-masing desa. Jika dihitung, total anggaran yang diterima pelaksana kegiatan diperkirakan mencapai Rp 1,288 miliar.
Ironisnya, hampir setiap tahun kegiatan serupa digelar dengan alokasi dana desa yang tidak sedikit, namun detail penggunaannya kerap tak terpublikasi secara terbuka. Tahun ini, muncul nama Yayasan Jompi Wisata Mulia sebagai pihak pengelola kegiatan, yang semakin memicu pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan anggaran.
Pola kegiatan pelatihan yang terus berulang, tetapi output nyata di lapangan belum signifikan. Hal ini diperkuat dengan data, terakhir pada tahun 2024, dari total 110 BUMDes di Morowali Utara, baru empat desa yang dinilai berjalan baik dan mampu menghasilkan pendapatan, yaitu Desa Lembontonara (Mori Utara), Desa Korololaki (Petasia), Desa Mohoni, dan Desa Ungkea (Petasia Timur).
Selebihnya, BUMDes justru kerap bermasalah, bahkan ada yang berujung penanganan oleh penegak hukum akibat dugaan penyalahgunaan dana usaha desa.
Tujuan coaching clinic ini sejatinya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengurus BUMDes dalam aspek manajemen usaha, keuangan, administrasi, hingga pemasaran, demi mewujudkan BUMDes yang berkelanjutan dan berdampak positif pada perekonomian desa. Namun, tanpa keterbukaan pengelolaan anggaran, harapan tersebut dinilai sulit terwujud.
Pemerhati desa mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait agar lebih serius menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, mengingat seluruh biaya kegiatan ini bersumber dari uang rakyat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kalau tidak, maka pelatihan hanya akan menjadi formalitas tahunan tanpa hasil riil di desa,” tegas salah satu pemerhati
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Yayasan Jompi Wisata Mulia selaku pengelola kegiatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait rincian penggunaan dana peserta.
Komentar