Proyek JUT di Paawaru Asal Jadi, POKIR Anleg Ahlidin Hadade

BERITAMORUT.COM- Proyek pekerjaan jalan usaha tani (JUT) di desa Paawaru yang adalah pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara dikerjakan “asal jadi” oleh rekanan.

Dari penelusuran wartawan media ini, kami menemukan kondisi jalan usaha tani di desa Paawaru yang sangat memprihatinkan, proyek pekerjaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang merupakan dana aspirasi tersebut diketahui adalah Pokir Anggota legislatif (Anleg) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Ahlidin Hadade,

Tumpukan domato dibiarkan membuat jalan tidak bisa dilalui

Saat dikonfirmasi awal via sambungan telpon, Ahlidin Hadade sempat tidak mengakui bahwa tidak ada pokirnya masuk desa Paawaru, setelah kami menunjukan foto kegiatan fisik dilapangan dan menyampaikan bahwa masyarakat menyebutkan kegiatan tersebut adalah pokirnya, Abidin Hadade menghubungi redaksi via sambungan telpon dan menjelaskan kronologis pekerjaan ini,

Itu hari waktunya tahun 2020 kita tidak bisa kasih masuk momenklatur baru, kemudian ada tambahan di Banggar jadi saya ambil pokirnya ibu Gina itu. Saya isi anggarannya, berarti dilapangan itu untuk aspirasi dari lapangan bukan saya yang angkat begitu, ” ujar Ahlidin Hadade via telpon (26/10)

Sepanjang wawancara via telpon, Ketua Fraksi Merah Putih yang adalah Kader partai Gerindra ini berusaha berkelit bukan pokirnya, namun akhirnya mengakui bahwa masuk Pokirnya,

“Saya cuma turun satu kali lihat karena inikan bukan Pokirku, jadi pokirnya saya karena saya yang anggarkan masuk di pokirnya saya, awalnya kan bukan dari saya, “ujar Ahlidin Hadade (26/10)

Kepala desa Paawaru Yudo yang dikonfirmasi via sambungan telpon mengatakan jalan usaha tani ini menjadi usulan masyarakat tahun 2020,

“Jalan usaha tani, saya kurang tau karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah desa, biasanya kan ada berita acara sudah di selesaikan, memang saya lihat ada tumpukan domato,” ujar Kades Paawaru

Proyek dana aspirasi DPRD Morut yang harusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, justru dikerjakan amburadul. Proyek ini bisa jadi catatan bagi penegak hukum.**