Morowali Utara – Perusahaan tambang CV. Putri Perdana kembali menjadi sorotan akibat dampak aktivitasnya di wilayah pertambangan. Dalam sebuah video yang diterima media ini, material overburden (OB) buangan perusahaan tersebut bahkan menghalangi akses jalan yang digunakan oleh sejumlah perusahaan tambang lain.
“OB kalian sudah ke jalan, tidak bisa lewat itu kendaraan, semua tertahan, bahkan dump truck roda 10 pun tidak bisa melintas. Mohon segera alat berat dari Putri Perdana turun tangan,” ujar seseorang dalam video yang merekam kejadian tersebut.
Salah satu warga di sekitar wilayah CV. Putri Perdana mengungkapkan bahwa permasalahan ini disebabkan oleh penimbunan sungai yang dijadikan jalan hauling oleh perusahaan tersebut. Ia menilai bahwa perusahaan tersebut tidak mengindahkan kaidah pertambangan yang berlaku dan meminta pemerintah segera bertindak tegas.
“CV. Putri Perdana tidak mengindahkan kaidah pertambangan. Ini akibat penimbunan yang mereka lakukan. Seharusnya izin perusahaan ini dicabut dan aktivitasnya dihentikan karena membahayakan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak CV. Putri Perdana belum memberikan konfirmasi terkait peristiwa ini.
Politisi dan Pejabat di Balik CV. Putri Perdana
Dalam struktur kepemilikan sahamnya, CV. Putri Perdana diketahui melibatkan sejumlah tokoh politik dan pejabat penting. Salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI dan merupakan putra dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas.
Selain itu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ambo Dalle, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2024-2029, juga diketahui sebagai pemegang saham di CV. Putri Perdana dan menjabat direktur.
Dengan adanya keterlibatan sejumlah tokoh politik dan pejabat dalam kepemilikan perusahaan ini, masyarakat berharap pemerintah dapat bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Sampai berita ini kami tayangkan, belum ada tanggapan dari pihak CV. Putri Perdana.
Komentar