Perkuat Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Kemenko Bidang Infrastruktur Gelar Forum Penataan Ruang Pulau Sulawes

PALU – Sebagai upaya memperkuat keterpaduan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyelenggarakan Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi. Kamis (10/07).

Bertempat di Gedung Wanita Bidara Wasia, Jl. Prof. Moh. Yamin, Palu. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyatukan visi dan langkah dalam mendukung agenda prioritas nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Forum koordinasi ini merupakan bagian dari langkah sinkronisasi arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi. Melalui pendekatan tata ruang yang terintegrasi, diharapkan seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan saling mendukung.

Selain itu, forum ini juga diharapkan menjadi momentum konsolidasi komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta percepatan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi fokus utama, guna mendukung kemudahan investasi, penyederhanaan perizinan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, menyambut baik pelaksanaan forum ini. Menurutnya, sinergi lintas sektor dan lintas pemerintah menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata di Sulawesi.

“Kami di DPRD Sulawesi Tengah mendukung penuh langkah ini. Forum ini sangat penting untuk menyatukan visi pembangunan pusat dan daerah. Harapannya, percepatan revisi RTRW dan legalisasi RDTR dapat segera terwujud sehingga iklim investasi semakin kondusif dan penataan ruang lebih tertib,” ujar H. Syarifudin Hafid.

Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal kebijakan tata ruang agar pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap semua pihak dapat duduk bersama, bekerja cepat, dan menjaga komitmen agar tujuan forum ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah khususnya, dan Pulau Sulawesi pada umumnya,” tambahnya.

Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat merumuskan langkah nyata untuk menjawab tantangan pembangunan di Pulau Sulawesi, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan penataan ruang mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan. (Redaksi)