Opini: Nafas Lega Pemberdayaan Masyarakat, Setelah 1 Dekade Jadi Alat Politik Jokowi

OPINI: Setelah sepuluh tahun berjalan dalam lorong panjang kekuasaan, suara-suara dari akar rumput akhirnya menemukan napasnya kembali. Pemberdayaan masyarakat—yang dulu digadang sebagai gerakan memuliakan desa—kini dipandang sebagian kalangan tengah memasuki babak baru.

Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipimpin oleh menteri berlatar belakang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam rentang waktu itu, tak sedikit pihak yang menilai arah pemberdayaan masyarakat mulai bergeser. Program-program desa yang seharusnya tumbuh dari ketulusan pengabdian dinilai oleh sebagian mantan pegiat sebagai sarat kepentingan politik.

Pemberdayaan terasa bukan lagi murni kerja sosial, tetapi perlahan menjadi alat konsolidasi kekuasaan, para pendamping dan pekerja desa yang semestinya fokus membangun kemandirian masyarakat, kerap berada dalam pusaran dinamika politik praktis. Idealitas pengabdian, kata mereka, seperti terseret arus kepentingan yang lebih besar dari sekadar pembangunan desa.

Namun perubahan kepemimpinan nasional membawa harapan baru. Di era Presiden Prabowo Subianto, tongkat estafet Kementerian Desa kini berada di tangan Yandri Susanto. Meski berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), sejumlah pihak mengapresiasi langkah tersebut sebagai awal dari upaya mengembalikan marwah pemberdayaan.

Menteri baru bekerja tanpa aroma politik, ada semangat untuk memurnikan kembali ruh pemberdayaan masyarakat.

Narasi ini bukan sekadar pujian pada figur, melainkan kritik atas perjalanan panjang yang dianggap menyisakan luka idealisme. Sepuluh tahun dinilai cukup untuk mengevaluasi: apakah desa benar-benar diberdayakan, atau sekadar dijadikan panggung legitimasi?

Kini, harapan itu digantungkan pada komitmen baru—bahwa desa bukan ladang suara, melainkan ladang pengabdian. Bahwa pendamping bukan tim sukses terselubung, melainkan penjaga cita-cita kemandirian.
Di tengah perubahan zaman dan dinamika politik nasional, publik menanti satu hal sederhana namun mendasar: kejujuran dalam membangun. Karena pada akhirnya, pemberdayaan yang sejati bukan tentang siapa yang berkuasa, melainkan tentang siapa yang benar-benar hadir untuk rakyat.