Menanggapi Situasi Nasional, Ketua DPRD Morut Tekankan Berbenah Diri dan Kerja Nyata

Morowali Utara – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar rapat koordinasi bersama Forkompinda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat guna menyikapi perkembangan situasi nasional yang dinilai cukup berpengaruh terhadap daerah.

Dalam keterangannya secara terpisah, Ketua DPRD Morut sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar, Warda Dg Mamala, SE, menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD, khususnya Fraksi Golkar, harus berbenah diri dan lebih menekankan kerja nyata dibanding pencitraan di media sosial.

“Intinya bagi Fraksi Golkar, saya menekankan kerja-kerja real yang lebih penting dibandingkan membuat brand di medsos. Kerja nyata langkah konkret, dan itulah yang akan menjawab pertanyaan publik,” ujar Warda.

Menurutnya, berbagai persoalan bangsa yang menimbulkan keresahan masyarakat tidak terlepas dari kesenjangan sosial yang semakin jauh, penegakan hukum yang lambat, serta lemahnya kinerja lintas sektor. Kondisi ini, tambahnya, diperparah dengan meningkatnya beban pajak, hingga maraknya peredaran narkoba yang bahkan sudah masuk ke desa-desa.

“Kesenjangan sosial yang terlalu jauh, penegakan hukum yang lambat, dan kerja semua pihak yang cenderung lamban membuat masyarakat mudah terpancing. Belum lagi peredaran narkoba yang merusak akhlak dan mental anak bangsa. Situasi ini harus jadi teladan bagi kita untuk berbenah diri,” tegas Warda.

Ia menilai, DPRD bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen Forkompinda harus benar-benar hadir dengan solusi nyata, agar keresahan publik tidak berkembang menjadi gejolak sosial.

Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Morut, Yaristan Palesa, SH, juga menyampaikan bahwa berbagai peristiwa nasional menimbulkan beban psikologis, bahkan hingga dirasakan oleh keluarganya. Ia berharap momentum ini menjadi introspeksi bagi semua wakil rakyat untuk memperbaiki kinerja.

Rakor yang dihadiri Wakil Bupati Morut, Kapolres Morut, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat itu menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Fokus utamanya adalah merespons cepat persoalan publik, termasuk pembangunan ibu kota Morut dan penanganan masalah PPPK, agar tidak memicu potensi aksi unjuk rasa di kemudian hari.