Mantan “Pak Guru” yang Jadi Wabup, Ini Potret Sekolah di Ibu Kota Morowali Utara

Morowali Utara — Latar belakang seorang pemimpin sering kali menjadi harapan besar bagi masyarakat. Ketika seorang birokrat yang puluhan tahun berkecimpung di dunia pendidikan kemudian dipercaya menjadi Wakil Bupati, publik tentu berharap sektor pendidikan mendapat perhatian lebih serius, bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam kondisi nyata di lapangan.

H. Djira, K, S.Pd., M.Pd., yang akrab disapa “Pak Guru”, merupakan Wakil Bupati Morowali Utara yang mendampingi Bupati Delis Julkarson Hehi sejak 30 April 2021.

Sebelum masuk ke dunia politik, Djira memiliki perjalanan panjang sebagai pendidik dan birokrat. Ia pernah menjadi guru di SMAN Kolonodale, pengawas SMA, kepala seksi, kepala bidang, Kepala Dinas Dikjar, Sekretaris DPRD, Asisten Pemerintahan Setkab Morowali Utara, hingga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan rekam jejak tersebut, persoalan pendidikan tentu menjadi salah satu bidang yang melekat kuat dengan sosok Djira.

Namun, kondisi SDN 4 Kolonodale, yang berada di pusat ibu kota Kabupaten Morowali Utara, justru menghadirkan potret yang patut menjadi perhatian.

Pada Jumat, 14 Agustus 2026, saat hujan turun, sejumlah titik di sekolah tersebut harus menggunakan ember dan loyang untuk menampung air yang masuk melalui bagian bangunan yang mengalami kebocoran.

Kondisi plafon sekolah juga terlihat memprihatinkan. Situasi tersebut tentu tidak ideal bagi siswa dan guru yang setiap hari melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Yang membuat persoalan ini semakin serius, menurut sumber media ini, pihak sekolah telah mengajukan bantuan melalui Dapodik selama empat tahun berturut-turut, tetapi belum mendapatkan bantuan.

“Sudah empat tahun berturut-turut mengajukan bantuan lewat Dapodik, tetapi belum pernah mendapat bantuan,” ujar sumber tersebut, Minggu (16/8/2026).

Persoalan ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan pernyataan Djira pada masa kampanye Pilkada Morowali Utara 2020.

Dalam kampanye pada 1 November 2020, Djira menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembenahan birokrasi dan memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

“Kami akan menata birokrasi agar sesuai dan berjalan dengan tupoksi kami masing-masing, kami akan mengevaluasi anggaran yang ada dan mengutamakan apa yang lebih diperlukan masyarakat,” ujarnya saat itu.

Sementara dalam kampanye pada 4 Oktober 2020 yang pernah dirilis media ini, Djira secara tegas berbicara mengenai sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kalau soal kesehatan dan pendidikan, kami dua ini ahlinya,” kata Djira, yang ketika itu dikenal sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan Morowali Utara.

Djira juga pernah menyampaikan bahwa ketika masih bertugas di Kabupaten Morowali, dirinya menjadi salah satu konseptor program Pendidikan Gratis yang kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Anwar Hafid dan menjadi salah satu program unggulan daerah.

Kini, ketika dirinya berada dalam pemerintahan Morowali Utara, potret SDN 4 Kolonodale menjadi semacam cermin yang layak direnungkan.

Bukan untuk mempertanyakan kapasitas seorang mantan pendidik, tetapi justru karena pengalaman panjang tersebut membuat ekspektasi masyarakat terhadap perhatian pemerintah di sektor pendidikan menjadi lebih besar.

Pendidikan tidak hanya berbicara mengenai prestasi siswa, beasiswa, kurikulum, maupun peningkatan kualitas guru. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: ruang tempat anak-anak belajar harus aman, nyaman dan layak.

Program Morut Cerdas maupun semangat Berani Cerdas di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tentu membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai.

Akan sulit berbicara tentang menciptakan generasi cerdas jika pada saat hujan masih ada ruang belajar yang membutuhkan ember dan loyang untuk menampung air.

Apalagi sekolah tersebut berada di jantung ibu kota kabupaten.

Sekolah yang berada di pusat pemerintahan seharusnya dapat menjadi salah satu etalase pelayanan pendidikan daerah. Karena itu, kondisi SDN 4 Kolonodale semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali kondisi sarana dan prasarana pendidikan, bukan hanya di sekolah tersebut, tetapi juga sekolah-sekolah lainnya.

Publik tentu tidak sedang memperdebatkan gelar maupun pengalaman seorang pemimpin.

Justru sebaliknya, latar belakang Djira sebagai pendidik membuat harapan masyarakat semakin tinggi agar persoalan pendidikan dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang terlihat nyata.

Sebab, menjadi “Pak Guru” di ruang pemerintahan bukan hanya soal memahami teori pendidikan.

Lebih dari itu, masyarakat tentu berharap pengalaman tersebut mampu melahirkan kebijakan yang membuat anak-anak Morowali Utara belajar di ruang kelas yang aman, tidak bocor, plafonnya layak, dan lingkungan sekolahnya nyaman.

SDN 4 Kolonodale akhirnya menghadirkan satu pertanyaan sederhana: di tengah cita-cita mewujudkan Morut Cerdas, sudah sejauh mana sekolah-sekolah di pusat ibu kota benar-benar mendapatkan perhatian?

Pertanyaan itu bukan semata-mata ditujukan kepada seorang Wakil Bupati.

Tetapi kepada seluruh pemerintah daerah, karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

Dan ketika hujan turun, seharusnya yang dipikirkan anak-anak adalah pelajaran dan masa depan mereka—bukan mencari ember untuk menampung air yang menetes dari atap sekolah.