Kondisi Sekolah di Kota Kaya, Wabupnya Ahli Pendidikan?

MOROWALI UTARA — Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, dikenal sebagai salah satu daerah kaya sumber daya alam, terutama berkat geliat industri dan hilirisasi nikel. Namun, kekayaan tersebut kini kembali diuji oleh persoalan mendasar: pemerataan pembangunan dan kualitas fasilitas pendidikan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, APBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,61 triliun. Struktur anggaran tersebut terdiri atas belanja daerah Rp1,61 triliun, pendapatan daerah Rp1,53 triliun dan pembiayaan daerah sekitar Rp76,36 miliar.

Dengan kapasitas fiskal tersebut, perhatian terhadap fasilitas pendidikan semestinya menjadi salah satu prioritas utama. Apalagi, Morut memiliki program Morut Cerdas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Ironisnya, kondisi salah satu sekolah justru memperlihatkan persoalan yang cukup memprihatinkan.

Di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, tepat di kawasan ibu kota Kabupaten Morowali Utara, terdapat SDN 4 Kolonodale yang kondisi bangunannya dilaporkan mengalami kerusakan. Plafon di sejumlah bagian sekolah tampak dalam kondisi memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa maupun guru.

Tak hanya plafon, sejumlah titik bangunan juga terlihat mengalami keretakan.

Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar. Jika sekolah yang berada di kawasan ibu kota kabupaten saja masih menghadapi persoalan sarana dan prasarana, bagaimana dengan kondisi sekolah-sekolah yang berada jauh di pelosok Morowali Utara?

Pertanyaan itu semakin relevan mengingat Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, S.Pd., M.Pd., dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang sebagai pendidik.

Sebagai mantan guru, Wabup Djira tentu memahami bahwa kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah merupakan bagian penting dalam menunjang proses belajar mengajar.

Karena itu, kondisi SDN 4 Kolonodale bukan sekadar persoalan bangunan rusak. Ini menjadi gambaran bagaimana program pendidikan dan pembangunan infrastruktur sekolah benar-benar dirasakan hingga tingkat satuan pendidikan.

Di tengah besarnya anggaran daerah dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Morowali Utara, masyarakat tentu berharap pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan geliat industri.

Sekolah yang aman, nyaman dan layak juga harus menjadi wajah dari daerah kaya seperti Morowali Utara.

Lantas, bagaimana nasib program Morut Cerdas jika masih ada sekolah di jantung ibu kota kabupaten yang kondisi bangunannya memprihatinkan?

Dan jika kondisi seperti ini masih terjadi di pusat kota, bagaimana pula kondisi sekolah-sekolah yang berada jauh di pelosok Morowali Utara?

Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah, terutama dalam memastikan bahwa kekayaan Morowali Utara benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pembangunan yang merata, termasuk di sektor pendidikan.