BERITAMORUT.COM- Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali Utara memberikan penjelasan atas berita kami sebelumnya terkait 97 hari kerja Bupati Morut.
Klarifikasi Inspektur atas pemberitaan tersebut perlu diluruskan :
Bahwa dalam pemberitaan tersebut dikatakan Bupati sering ke Jakarta dan hanya Wakil Bupati yang berada di tempat. “Sebenarnya kalau hanya untuk memikirkan diri sendiri Bupati tidak mau ke Jakarta apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Tapi justru Bupati Delis harus ke Jakarta dan bertemu dengan kolega di Kementerian untuk melakukan loby-loby. Ini bertujuan agar tahun depan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah bisa meningkat demi untuk pembangunan daerah.
Mengenai anggapan bahwa Bupati Delis tidak konsisten untuk lakukan pembenahan birokrasi menurut saya, beliau sangat konsisten untuk melakukan pembenahan birokrasi di mana saat ini sementara melakukan job fit untuk pejabat eselon 2, sehingga penempatan pejabat akan sesuai dengan kebuhan dan kemampuannya dan ke depan akan segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang kosong. Seharusnya sesuai aturan harus menunggu 6 bulan. Tapi untuk mempercepat pembenahan birokrasi beliau telah meminta ijin kepada Mendagri untuk segera melakukan mutasi dan mengisi jabatan yang kosong.
Sementara Kehadiran “staf khusus” bukan “staf ahli” adalah untuk membantu Bupati dalam hal menormalkan neraca keuangan.
Sementara
Informasi yang diterima dari pihak yang belum jelas bahwa Inspektur keluar dari ruangan, adalah hal yang tidak benar. Yang terjadi adalah antar Inspektur dengan salah seorang staf khusus Bupati terjadi perdebatan dalam hal bagaimana melakukan pemangkasan anggaran agar terjadi keseimbangan neraca keuangan. “Memang benar suara saya agak lantang karena memang suara saya seperti itu, tapi bukan berarti saya tidak setuju, saya hanya ingin agar dalam penataan keuangan dilakukan dengan baik dan bisa menjamin tugas OPD agar tetap berjalan”. “Jadi semua itu bertujuan untuk kebaikan Morut ke depan. Karena saat ini memang kita dalam kondisi keuangan yang sangat sulit jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemangkasan anggaran secara besar-besaran mulai dari anggaran Dana Alokasi Umum, Dans Alokssi Khusus, Dana Bagi Hasil, sementara PAD kita masih sangat kecil dan saat ini Bupati berusaha sekuat mungkin untuk melakukan pembenahan agar ke depan PAD kita meningkat sehingga kita tidak mempunyai ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.”
“Saya sangat mengetahui akan apa yang dilakukan Bupati karena semua proposal yang akan diajukan ke Kementerian harus di review oleh Inspektorat.’
Sehingga masyarakat tidak perlu ragu terhadap Visi Misi Bupati. Beliau dengan dukungan semua aparat Pemda dipastikan secara bertahap semua akan diwujudkan dan Inspektorat sebagai pilar dalam pengawasan akan bekerja semaksimal mungkin dalam mendukung program Bupati.” ujar Inspektur Inspektorat Morut Frits Sam Purnama Kandori.**
Komentar