Hj. Megawati Tidak Hadir Dua Hari Paripurna Penting, Komitmen Pimpinan DPRD Dipertanyakan

MORUT- DPRD Morowali Utara (Morut) menggelar Rapat Paripurna ke-5 masa sidang I tahun sidang 2025-2026 dengan agenda penyampaian Bupati terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rabu, 5 November 2025 pukul 16.00 WITA di ruang rapat Paripurna DPRD Morut.

Rapat ini merupakan rangkaian dari agenda legislatif yang telah bergulir sejak Selasa, 4 November 2025, termasuk Rapat Badan Musyawarah (Bamus) serta empat agenda Paripurna yang digelar selama dua hari berturut-turut. Ironisnya, dari 25 anggota DPRD Morowali Utara, hanya 13 yang hadir dalam rangkaian kegiatan penting tersebut.

Terlebih lagi, ketidakhadiran salah satu pimpinan DPRD Morut, Wakil Ketua I Hj. Megawati Ambo Assa, mencuri perhatian publik. Sepanjang dua hari pelaksanaan rapat, Hj. Megawati tercatat tidak hadir. Hal ini dinilai mencederai tanggung jawab moral seorang pimpinan legislatif yang seharusnya memberikan teladan dalam menjalankan tugas kedewanan.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, hadir Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Sekretaris Daerah Morut, beserta 13 anggota DPRD. Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, SE, menyoroti keterlambatan penyampaian KUA-PPAS oleh pihak eksekutif yang dinilai jauh melampaui ketentuan.

“Memperhatikan ketentuan Pasal 90 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah seharusnya menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Ini menjadi catatan penting karena kita mengalami keterlambatan yang tidak sesuai aturan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bersama di tahun-tahun berikutnya,” tegas Warda.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Morut memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi, pendapatan daerah, serta kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. Ia juga menyinggung adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada daerah termasuk Morowali Utara.

Bupati menegaskan empat fokus pembangunan yang tetap dikawal, yaitu:

1. Peningkatan layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

2. Penguatan ekonomi masyarakat, termasuk pertanian, perkebunan, UMKM, dan investasi.

3. Penanggulangan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan wilayah.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Di akhir Paripurna, Ketua DPRD Morut menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya agenda tersebut meski diwarnai dengan sejumlah ketidakhadiran anggota.

“Alhamdulillah, selesai Paripurna KUA-PPAS,” ucapnya singkat.

Namun, di balik lancarnya agenda, absennya Hj. Megawati selama dua hari berturut-turut tetap menyisakan pertanyaan besar mengenai komitmen dan keteladanannya sebagai unsur pimpinan DPRD Morowali Utara.