Dikepung Karhutla, Damkar Morut Bertaruh dengan Armada Tua Berusia 12 Tahun dan Kesulitan Anggaran

MOROWALI UTARA – Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menghantui Kabupaten Morowali Utara (Morut), perjuangan personel pemadam kebakaran (Damkar) justru dibayangi keterbatasan armada.

Lima unit mobil pemadam yang menjadi andalan selama ini telah berusia 12 tahun dan tak lagi dalam kondisi prima.

Armada yang seharusnya mulai beralih menjadi kendaraan cadangan, kini masih menjadi tulang punggung utama dalam menghadapi kobaran api yang sewaktu-waktu mengancam permukiman maupun kawasan hutan dan lahan.

Dari lima unit mobil Damkar yang tersedia, tiga unit ditempatkan di Pos Kolonodale dan dua unit di Pos Beteleme. Namun, satu unit di Pos Kolonodale kerap mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal.

Kepala Bidang Damkar Morut, Yairus Tansala, SE, mengakui kondisi armada yang sudah berusia tua menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan.

“Jadi memang kondisi armada pengadaan dari tahun 2014, ada 5 unit. 3 unit di Pos Kolonodale, dari 3 ini ada 1 unit sering rusak jadi tidak optimal, sementara 2 unit di Pos Beteleme,” ujar Yairus Tansala, Senin (19/10/2026).

Persoalan ini bukan sekadar soal kendaraan tua. Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, keterbatasan armada dapat menentukan seberapa cepat petugas menjangkau lokasi kebakaran dan seberapa jauh mereka mampu bertahan dalam menjalankan misi penyelamatan.

Risiko tersebut nyata. Dalam penanganan kebakaran yang mengharuskan kendaraan melewati tanjakan Korowalelo, armada Damkar bahkan harus kembali karena perjalanan dinilai berisiko jika dipaksakan. Penanganan kebakaran di Bintangor, armada tidak sampai di lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Situasi ini memperlihatkan betapa beratnya perjuangan personel di lapangan. Ketika api harus segera dipadamkan, kondisi kendaraan justru menjadi pertimbangan yang tak bisa diabaikan. Bukan karena petugas tak mau melanjutkan perjuangan, melainkan karena keselamatan personel dan kelayakan kendaraan juga harus diperhitungkan.

Di sisi lain, dukungan anggaran masih menjadi persoalan. Terlebih pada 2026, kebijakan efisiensi anggaran membuat anggaran Damkar melekat pada pengelolaan keuangan, bukan lagi berada langsung pada organisasi perangkat daerah (OPD).

Padahal, Damkar memiliki 184 personel, termasuk personel perempuan atau srikandi Damkar. Khusus di Pos Lembo, terdapat 30 personel yang turut menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman kebakaran.

Kesiapan personel yang besar tentu perlu ditopang sarana dan prasarana yang memadai. Sebab, semangat dan keberanian petugas saja tidak cukup apabila kendaraan yang digunakan untuk menembus lokasi kebakaran sudah termakan usia dan kerap mengalami gangguan teknis.

Di tengah kepungan karhutla, Morut kini menghadapi persoalan yang patut menjadi perhatian serius: bagaimana petugas dapat bergerak cepat memadamkan api jika armada yang diandalkan justru menyimpan risiko di perjalanan?

Jangan sampai keberanian petugas terus dipaksa menutupi keterbatasan armada. Keselamatan masyarakat dan personel Damkar membutuhkan dukungan nyata, termasuk pembaruan kendaraan, perawatan rutin, serta kepastian anggaran operasional.
Sebab, ketika api membesar, setiap menit sangat berarti.

Dan ketika mobil pemadam tak mampu melanjutkan perjalanan, yang dipertaruhkan bukan hanya kemampuan memadamkan api, tetapi juga keselamatan masyarakat yang menunggu pertolongan.