Opini: Keuangan Daerah Morowali Utara Mulai Goyang?

Opini: Keuangan Daerah Morowali Utara Mulai Goyang?

Morowali Utara sedang diuji. Di satu sisi, 340 CPNS formasi 2024 yang telah menerima SK 80 persen sejak Juni 2025 belum menikmati Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 1 Tahun 2025.

Mereka bekerja penuh, namun hanya menerima gaji pokok sekitar Rp2,2 juta per bulan tanpa TPP yang seharusnya melekat sebagai hak.

Di sisi lain, sejumlah proyek fisik tahun anggaran 2025 telah rampung 100 persen, tetapi belum terbayar. Kontraktor menunggu kepastian, bahkan ada yang menggunakan dana pribadi tanpa uang muka. Jika benar sebagian telah menyetor “fee proyek”, maka situasi ini bukan sekadar soal kas kosong, melainkan alarm tata kelola.

Belanja pegawai pun membengkak. Rekrutmen besar-besaran PPPK menambah beban gaji dan tunjangan. Jika wacana pemutusan kontrak karena alasan disiplin dijadikan solusi fiskal, itu mencerminkan tekanan serius pada struktur anggaran.

Tambah lagi, pada 2028 daerah harus mengembalikan pokok Dana PEN sebesar Rp200 miliar. Angka itu bukan kecil bagi APBD kabupaten.

Gejalanya terlihat: hak pegawai tertunda, proyek belum terbayar, ruang fiskal menyempit. Ini ciri klasik tekanan likuiditas.

Pertanyaannya, apakah ini sekadar mismatch kas jangka pendek, atau sinyal ketidakseimbangan struktural antara pendapatan dan belanja?

Jika belanja pegawai mendominasi, ruang pembangunan menyusut. Jika proyek tertunda bayar, kepercayaan pelaku usaha menurun. Jika utang jatuh tempo tanpa strategi pelunasan, APBD masa depan terancam tersedot untuk kewajiban lama.

Morowali Utara membutuhkan transparansi fiskal:

• Berapa realisasi pendapatan daerah 2025?

• Berapa rasio belanja pegawai terhadap total APBD?

• Bagaimana skema pelunasan Dana PEN 2028?

• Mengapa TPP 80 persen belum dibayarkan?

Publik berhak tahu. Stabilitas keuangan daerah bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi tentang kepercayaan, pegawai yang tenang bekerja, kontraktor yang yakin dibayar, dan masyarakat yang merasakan pembangunan.

Jika tak segera ditata, “goyang” bisa berubah menjadi “limbung.”

Namun bila dievaluasi jujur dan dibenahi disiplin, Morut masih punya waktu untuk berdiri tegak sebelum 2028 mengetuk pintu.