Armansyah, Kadis “Loyo” di Pemerintahan Delis-Djira

Morowali Utara — Rencana besar Pemerintah Kabupaten Morowali Utara membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang digadang-gadang sebagai ikon pelayanan terpadu kembali menuai sorotan. Hingga awal Desember 2025, MPP yang dijadwalkan diresmikan sejak 23 Oktober 2025 belum juga menunjukkan tanda-tanda siap diresmikan.

Padahal, pada 14 Oktober 2025 pemerintah telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai instansi, termasuk Kantor Imigrasi Banggai yang semestinya membuka layanan paspor dan konsultasi keimigrasian di MPP Morowali Utara. PKS tersebut ditandatangani oleh Kadis DPTSMPT Morut, Armansyah, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai.

Namun di balik seremoni tersebut, pelaksanaan di lapangan justru lambat. Pegawai Imigrasi yang sempat datang ke Morut terpaksa ditarik kembali karena MPP belum siap diresmikan, memunculkan tanda tanya besar publik: di mana komitmen Kadis PTSP Armansyah dalam mengawal program prioritas bupati?

Hingga Selasa, 2 Desember 2025, kondisi gedung MPP belum menunjukan tanda-tanda akan diresmikan. Informasi dari pegawai menyebutkan bahwa bagian atap gedung masih belum tertutup sempurna, bahkan PTSP diketahui mengajukan tambahan anggaran untuk perbaikan. Ironisnya lagi, gedung yang belum diresmikan itu telah menjadi sasaran pencurian.

Sejumlah sumber internal birokrasi menilai bahwa lambannya progres MPP tidak lepas dari kinerja Kadis PTSP yang dinilai loyo. Armansyah disebut kurang agresif dan tidak menunjukkan semangat kerja yang sebanding dengan target strategis pemerintah daerah. Beberapa pegawai menuturkan bahwa ia juga kerap dalam kondisi kurang sehat, namun di sisi lain sering melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa Kadis PTSP tidak mampu menjaga ritme koordinasi dan eksekusi lapangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek strategis seperti MPP. Bahkan, keterlambatan peresmian hingga melampaui akhir tahun 2025 dinilai menjadi simbol lemahnya pengawalan Kadis PTSP terhadap program pelayanan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

MPP yang harusnya menjadi wajah profesionalisme pemerintah justru terhambat oleh persoalan teknis, manajerial, dan minimnya supervisi. Publik pun mempertanyakan: bagaimana sebuah program strategis bisa berjalan baik jika pejabat yang memimpinnya dianggap tidak menunjukkan energi dan ketegasan kerja yang dibutuhkan?

Hingga berita ini tayang, Kadis Armansyah belum bisa dikonfirmasi sebab memblokir nomor kontak redaksi.