MORUT- Masyarakat Morowali Utara (Morut) keluhkan soal harga gas elpiji 3 kg bersubsidi yang melambung tinggi. Keluhan warga di Sosial media ini hampir terjadi selama satu bulan belakangan.
Wakil Bupati (Wabup) Morowali Utara H. Djira K. S.Pd, M.Pd bersama dengan Asisten II Bidang Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Morut Ir. H. Ridwan Nonci, Kadis Perindagkop Yanismal Botuale SE, MM., Kabag Perekonomian SDA, Roy Tobigo, serta Kabid Perda Satpol-PP Ederson Engka, menggelar Rapat Internal untuk membahas langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Pemda Morut dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Morowali Utara pada Rabu (12/07/2023).
Pertemuan dengan PT. Ponggawa Gas Morut pun dilakukan, sejumlah persoalan terkait tidak sesuainya data dengan fakta di lapangan jadi sorotan.
Pertemuan ini tampaknya tidak berbarengan dengan tindakan tegas Pemda Morut, sesuai surat Keputusan Bupati Morut nomor 188.45/Kep-B.MU/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu Penyimpanan, Pendistribusian dan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram Bersubsidi.
Dalam keputusan Bupati Morut menjelaskan kalau ada ASN yang menggunakan elpiji 3 kg di rumahnya, itu bisa dipastikan pelanggaran.
Salah satu poin yang bisa menggunakan elpiji bersubsidi adalah yang pendapatannya dibawah Rp 1,5 juta.
“Semua ASN gajinya di atas Rp 1,5 juta. Jadi tidak layak memakai elpiji bersubsidi,” jelas Sekda Morut (18/6/2021)
Faktanya kepala dinas di Morut gunakan juga gas elpiji bersubsidi dan dibiarkan. Persoalan lain seperti listrik terus menjadi keluhan.
Sayangnya,, Bupati Morut Delis Julkarson Hehi bersama sejumlah kepala desa di Morut, justru asik pelesiran hingga ke Singapura, setelah para kades mengikuti Bimtek di Batam.
Sikap Bupati Morut yang ditunjukkan dalam sebuah unggahan sosial media akun Yongki Lapasila (Kades Korololaki), terkesan mempertontonkan gaya hidup hedonis seorang pejabat.
Komentar