“Uang Mengalir Deras, Gesekan Mengintai”: Polemik Pengelolaan Sawit 1300 Ha di Desa Era

MOROWALI UTARA — Desa Era, Kecamatan Mori Utara, mendadak “kebanjiran” uang. Sejak perkebunan sawit eks PT RAS, seluas kurang lebih 1.300 hektare, ditinggalkan perusahaan setelah 15 tahun beroperasi, warga kini bebas memanen sawit yang dimasa transisi. Namun kebebasan ini datang bersama potensi masalah baru.

Lahan yang kabarnya baru akan diambil alih PT SPN sekitar 10 tahun lagi itu berada dalam masa transisi yang tak diatur dengan jelas. Kekosongan regulasi ini memicu fenomena unik: masyarakat berbondong-bondong masuk memanen buah sawit setiap hari. Bukan hanya warga Desa Era, tetapi juga pendatang dari luar desa yang ikut masuk dan memanen tanpa batas jelas. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya gesekan horizontal di lapangan.

Kepala Desa Era, Ferdinand Moenggo, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan mulai rawan dan memerlukan campur tangan pemerintah daerah. Ia menyebut, pemerintah desa bersama perwakilan masyarakat sudah bertemu Pemda Morut untuk meminta kehadiran tim terpadu yang melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, hingga kejaksaan.

“Sekarang ini masyarakat panen sendiri, mereka klaim lahan. Dan banyak juga dari luar yang datang. Kami sudah bertemu Pemda dan meminta agar pemerintah ambil alih untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas,” ujar Ferdinand.(29/11)

Besarnya potensi ekonomi dari panen liar ini membuat situasi semakin sensitif. Setiap orang bisa membawa pulang sekitar Rp1 juta per hari. Dengan intensitas panen tanpa henti, diperkirakan uang yang beredar di Desa Era mencapai sekitar Rp10 miliar per bulan.

Ferdinand juga berharap, ke depan, pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi warga yang ingin difasilitasi dalam pengelolaan lahan sebesar 2 hektare per kepala keluarga, sehingga pengelolaan sawit tidak hanya aman, tetapi juga berkeadilan dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.

Momen “durian runtuh” dari sawit eks PT RAS ini menjadi berkah sekaligus tantangan. Tanpa kehadiran regulasi jelas dan pengawasan negara, limpahan uang bisa dengan cepat berubah menjadi sumber konflik. Pemerintah daerah kini ditunggu langkah tegasnya untuk mengamankan situasi dan memastikan manfaat ekonomi benar-benar kembali kepada masyarakat Desa Era.