BERITAMORUT.COM- Kasak-kusuk kisruh internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), baik antar perorangan, bahkan kadang muncul antar Fraksi atau sesama fraksi yang sering terdengar, membuat para wakil rakyat tidak akur.
Dalam release salah satu media online berjudul “Memalukan! Dua Anggota DPRD Morowali Utara Ribut saat RDP Perusahaan Nikel PT. GNI” merupakan catatan pilu legislator DPRD Morut periode 2019-2024 dibawah kepemimpinan ketua DPRD Hj. Megawati Ambo Asa, S.IP
Fakta ini menjadi terlihat terang benderang sejumlah dugaan saling sikut kepentingan terjadi dalam lembaga yang terhormat. Bahkan boleh disebut kepemimpinan ketua DPRD Morut tidak mampu membawa lembaga yang terhormat menjaga marwahnya.
Bukan kali pertama, bahkan sebelumnya Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Morowali Utara Moh. Asrar untuk Tahun anggaran 2020 disorot tajam.
Saat itu Ketua Fraksi PKB DPRD Morut, Jeffisa Putra, menilai pembentukan pansus tersebut tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib.
Menurut Jeff, sesuai aturan seharusnya seluruh fraksi mengusulkan nama-nama yang nantinya akan bertugas di pansus tersebut.
Namun, yang terjadi saat ini fraksi PKB yang memiliki empat kursi di DPRD Morut tidak dilibatkan dalam pansus tersebut.
Fraksi PKB yang tidak dilibatkan dalam Pansus LKPJ Bupati tersebut.
“Ini ada apa, Ketua DPRD sepertinya menyembunyikan sesuatu dari kami atau bisa jadi beliau ketakutan jika Fraksi PKB ada di dalam Pansus tersebut,” ungkap Jeff.
Olehnya itu, Jeffisa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi kinerja pansus ini. Ia pun mengundang para pegiat anti korupsi, para akademisi, penegak hukum dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal pansus LKPJ Bupati Morut tersebut.
“Fraksi PKB dari awal telah berkomitmen untuk membuka secara luas ke masyarakat terkait kerja-kerja kami di legislatif. Masyarakat Morowali Utara wajib tahu apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya khususnya legislator dari PKB,” pungkas Jeffisa.
Seperti diketahui, rapat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Morut di DPRD setempat pada Senin (8/2/2021) sudah menuai sorotan publik.
Sepanjang perjalanan kepemimpinan ketua DPRD Morut saat ini, sejumlah catatan yang memprihatinkan pun muncul. Soal kedisiplinan anggota DPRD dalam berkantor. Soal kasus petani desa Lee yang tidak kunjung usai dan sikap DPRD dinilai mengecewakan warga Lee, sampai pada minimnya pengawasan terhadap perusahaan yang mengambil galian C di Morut, dan tidak menyetor pajaknya ke daerah. Bahkan temuan Inspektorat terbaru soal galian C di Pambarea. Membuat publik menilai, ketua DPRD Morut sedang terbelenggu kepentingan tertentu.
Kisruh panjang sesama anggota DPRD Morut, sudah sering terdengar, wakil rakyat seakan sedang saling menunjukan kekuasaan dibandingkan bekerja.**
Komentar