MORUT- Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk kantor atau mangkir dari tugas dan tanggung jawab kerja dapat menimbulkan kesan buruk terhadap kinerja birokrasi. Ini karena yang bersangkutan tidak memenuhi tanggung jawab, dan bisa menjadi contoh buruk bagi pegawai lainnya.
Selain itu, perilaku tidak masuk kantor ini juga dapat mengurangi produktivitas kerja pelayan di OPD dan memberikan dampak negatif pada lingkungan kerja. Oleh karena itu, oknum ASN yang malas harus diberikan teguran dan sanksi yang sesuai agar mereka belajar untuk bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi daerah.
Sejatinya para oknum ASN yang bekerja tidak sesuai ketentuannya dan bermalas-malasan merupakan tontonan yang tidak baik dan tidak bisa menunjukan keteladanan. Apakah tidak malu, digaji negara, terima TPP daerah, yang diambil dari uang rakyat yang dikumpulkan lewat pajak?
Oknum ASN yang menikmati gaji buta, bermalas-malasan dalam bekerja, itu namanya korupsi. Hal ini berlaku bagi oknum ASN yang tak melaksanakan tugas dan bermalas-malasan, alias ogah-ogahan dalam berkerja, akan tetapi masih saja menerima gaji dari pemerintah. Bilamana hal ini terus-terusan berlanjut, uang rakyat sejatinya akan habis oleh para kopurtor itu saja.
Disiplin ASN dilingkup Pemda Morut juga menuai sorotan. Diduga oknum kepala sub bidang (Kasubid) yang membidangi keberatan Pajak, Bobby, sejak dilantik tidak pernah masuk kantor.
Oknum kasubid tersebut dari informasi yang dihimpun media ini berada di Kota Palu.
Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Morowali Utara Agung Ponga yang di konfirmasi terkait oknum pegawai tersebut yang adalah bawahannya mengaku memberi surat peringatan.
“Ada kami berikan surat teguran kepada yang bersangkutan. Semua pegawai yang tidak melaksanakan tugas kami berikan surat teguran termasuk pegawai honorer,” tegas Agung Ponga (16/2)
Fakta ini tentu tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi. Sebab akan merembet kepada ASN yang lain dan menganggu kerja birokrasi di Morowali Utara.
Komentar