Kerabat Oknum DPRD Morut dan Kadis, Diduga Kontraktor di Tengah Pandemi

Morowali Utara- Kondisi keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara (Morut) sedang tidak stabil, warga pun buka suara berharap Penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memeriksa sejumlah proyek pengadaan dari dana covid-19,

Dalam wawancara dengan media ini terkait pergeseran pejabat dilingkup Pemda Morut 18 januari 2021 Anggota DPRD Morut Wahyu Hidayat mengungkap soal desas desus hutang pemda,

“Info yang saya terima ada 34 Milyar defisit atau utang yang belum terbayarkan oleh pemerintah daerah sampai sekarang.
Serta keterlambatan gaji ASN yang belum terbayarkan. Hal ini menjadi pertanyaan bagi saya. Sebab, sepengetahuan saya bahwa defisit pembelajaan langsung maupun tidak langsung untuk tahun 2020, sudah berhasil diselesaikan,” ungkap Yayat anggota DPRD Morut termuda ini kepada media.

Tetapi disisi lain, Perusahaan/CV milik keluarga oknum anggota DPRD Morut, milik keluarga Kepala Dinas diduga lancar mengerjakan proyek pengadaan dari dana covid-19 selama masa pandemi. Khususnya dari refocusing anggaran tahun 2020.

“Hampir semua anggota DPRD Morut kontraktor, kami cuma jadi penonton,” tulis Joni Kalaena warga Morut.*(8/2)

Hend