Buruh Demo Soal Cuti Family, Edwin Purnawan Tampake:”Kami DPRD Morut Merasa Ditipu Kementerian”

MORUT- Anggota DPRD Morowali Utara (Morut) menerima aksi demonstrasi buruh perusahaan yang berlangsung di depan kantor DPRD Morut pada Jumat, 1 Mei 2026.

Aksi ini menjadi panggung suara pekerja yang menuntut kejelasan hak, terutama terkait kebijakan cuti family atau cuti keluarga yang dinilai belum merata di berbagai perusahaan.

Satu per satu perwakilan buruh menyampaikan orasi, menegaskan bahwa persoalan cuti keluarga bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak yang menyangkut kemanusiaan pekerja. Mereka meminta DPRD Morowali Utara segera mendorong penyelesaian konkret bersama pemerintah dan kementerian terkait.

Anggota DPRD Morut, Edwin Purnawan Tampake, SH,.MH.,M.Kn menegaskan bahwa isu cuti keluarga sebenarnya telah menjadi bahan konsultasi DPRD pada 2025. Namun, munculnya kembali tuntutan ini membuat DPRD merasa tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat.

“Pemikiran kami di DPRD soal cuti family sudah selesai, tetapi dengan adanya tuntutan hari ini, kami dari DPRD Morowali Utara merasa ditipu oleh kementerian. Berarti datang ke sana cuma main-main,” tegas Edwin.

Kunjungan konsultasi tersebut tahun 2025 dipimpin Ketua DPRD Warda Dg Mamala, didampingi Wakil Ketua I Megawati Ambo Assa serta Ketua Komisi II Holiliana Tumimomor. Turut hadir anggota DPRD lainnya, yakni Gina Silvia Togalami, Esrom Soromi, Edwin Purnawan Tampake dan Mastam Mustaring.

Konsultasi itu merupakan tindak lanjut empat tuntutan utama dari Aliansi Serikat Pekerja Morowali Utara yang disampaikan kepada DPRD dan pemerintah daerah.

Aspirasi tersebut kemudian dibawa dalam pertemuan resmi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta pada Oktober 2025.

Salah satu persoalan yang paling disorot adalah ketimpangan perlakuan hak pekerja di perusahaan yang berada dalam satu induk usaha. Ada perusahaan yang memberikan hak cuti keluarga, sementara perusahaan lain di bawah payung yang sama justru tidak menerapkannya. Ketidakseragaman ini memicu rasa ketidakadilan di kalangan buruh.

Aksi di depan gedung DPRD Morut menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan belum sepenuhnya selesai. Bagi para buruh, kehadiran DPRD bukan sekadar mendengar, tetapi diharapkan mampu menjadi jembatan yang memastikan hak pekerja benar-benar terlindungi.

Setelah aksi demo para buruh ini, Edwin Purnawan Tampake berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh.