MORUT- DPRD Morowali Utara (Morut) dorong pembentukan Pansus Khusus terutama proyek yang bersumber dari Dana PEN.
Ketua DPRD Morut Warda Dg Mamala, SE yang dikonfirmasi via sambungan telpon membenarkan soal pembentukan Pansus Khusus.
“Setelah kita Paripurna LKPJ, dari hasil kunjungan ke lapangan ada beberapa proyek yang bermasalah, salah satunya proyek VIP/VVIP RSUD Kolonodale dari Dana PEN. DPRD Morut mengklarifikasi soal itu tetapi Direktur RSUD Kolonodale berada di Amerika. Kami DPRD Morut melalui komisi 1 mendorong Pansus khusus untuk beberapa proyek yang bermasalah,”ujar Warda Dg Mamala (26/5)
Hal senada di sampaikan Ketua Pansus LKPJ Yaristan Palesa terkait sikap DPRD Morut. Dalam kerjanya Pansus Khusus bisa merekomendasi penegak hukum dan KPK periksa proyek yang mandek.
“Ibu ketua DPRD Morut sudah menyampaikan agar setiap fraksi menentukan nama-nama yang akan menjadi pansus khusus. Setelah itu kita Bamus dan menentukan jadwal Paripurna menetapkan nama-nama Pansus Khusus. Pansus Khusus ini akan lebih mendalam secara detail nantinya. Bila kita menemukan terjadi kelalaian dalam pekerjaan maka Pansus bisa merekomendasikan ke penyidik Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan, ke Kepolisian bahkan ke KPK,”tegas Yaristan Palesa (25/5)
Bahkan proyek Dana PEN dengan pagu anggaran 38 Miliar ini diduga salah perencanaan. Inspektur Inspektorat kabupaten Morut Romel Tungka bahkan menegaskan konsultan perencana di awal proyek ini terlalu banyak melakukan perubahan.
“Dia terlalu banyak melakukan perubahan item pekerjaan,”tegas Romel Tungka saat di wawancarai media 27 Maret 2024.
Sampai dengan 19 Mei 2024 proyek tersebut tidak tuntas dan belum di resmikan. Dari pantauan media ini dalam sepekan terakhir sejumlah pekerjaan tengah berjalan.
Komentar