MORUT- DPRD Morowali Utara (Morut) akan jadwalkan panggil Dinas Tenaga kerja (Disnaker) dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara, terkait banyaknya anak daerah yang tidak dilanjutkan kontraknya oleh perusahaan dan Pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil ketua komisi I DPRD Morowali Utara, Arman Purnama Marunduh, menyayangkan banyak anak daerah, yang tidak dilanjutkan kontraknya oleh perusahaan tambang, terutama PT. GNI, atau pun yang di PHK oleh perusahaan.
“Habis lebaran ini kami akan kondisikan jadwalkan panggil Disnaker, dan teman-teman karyawan untuk duduk bersama, membahas masalah kontrak. Janjinya GNI akan terima ditempat lain atau di manajemen baru,”ujar Arman (1/4)
Arman juga menyoroti soal anak daerah, tidak bisa menduduki posisi potensial di perusahaan, padahal punya kualitas.
“Saya sudah pernah sampaikan dalam rapat, capek-capek kita punya orang tua kasih sekolah untuk jadi sarjana sampai S2, pulang ke daerah dikasih kerja di tungku. Waktu itu saya meminta pihak perusahaan mengakomodir anak-anak daerah yang sarjana dan potensial, agar bisa menduduki posisi strategis. Kita harus mendorong itu, agar ketika ada anak-anak lokal yang punya masalah, ada yang lihat mereka,”ujarnya
Kader Partai Gerindra ini menekankan bahwa persoalan tenaga kerja menjadi pekerjaan rumah sampai saat ini. Posisi strategis di perusahaan diisi oleh orang-orang luar semua, sementara anak daerah banyak di jadikan humas-humas desa, bukan humas sesungguhnya.
Dari informasi yang dihimpun media ini, pada tanggal 28 Maret 2025 kontrak karyawan PT. GNI berakhir, sejumlah anak daerah tidak lagi dilanjutkan kontraknya dengan berbagai alasan, termasuk absensi. Bahkan ada karyawan yang mengaku di PHK sepihak oleh perusahaan di Morut.
Menanggapi keluhan karyawan ini, redaksi coba konfirmasi kepada Kadis Nakertrans Morut, Kartiyanis Lakawa, namun berulang kali dihubungi, kadis tidak merespon telpon masuk dari redaksi, dan tidak menanggapi pesan WhatsApp sampai berita ini tayang.
Komentar