Tambang Tumbuh, Pengusaha Lokal Terpinggirkan? HIPKA Soroti 65% Pasokan Masih dari Luar

SULTENG – Investasi tambang terus menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di berbagai daerah Indonesia.
Namun, derasnya modal yang masuk belum otomatis membuat pengusaha lokal menikmati rantai pasok industri pertambangan.

Persoalan tersebut juga mencuat di Sulawesi Tengah. Di tengah ekspansi industri pertambangan, masih terdapat kesenjangan antara besarnya investasi yang masuk dengan keterlibatan pengusaha lokal dalam memasok kebutuhan industri.

Ketua Bidang Pertambangan BPW HIPKA Sulteng, Itho Murthada SM, menyebut persoalan utama bukan terletak pada minimnya potensi pengusaha lokal, tetapi bagaimana mereka bisa masuk dan terhubung dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah berinvestasi.

Hal itu disampaikan Itho dalam Podcast JMSI Sulteng yang dipandu Rony Shandy, Sabtu (3/10/2026).

Menurutnya, secara prinsip investasi pertambangan memiliki tiga tujuan utama, yakni menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Namun, menurut Itho, tujuan tersebut perlu dilihat lebih jauh, terutama dari sisi seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat dan pengusaha di daerah.

“Masih ada gap yang cukup besar antara ekspektasi kita atau harapan pemerintah terkait dengan keterlibatan pengusaha lokal di berbagai industri pertambangan yang masuk,” ujar Itho dalam podcast tersebut.

Ia mencontohkan wilayah Morowali dan Morowali Utara sebagai kawasan dengan aktivitas investasi pertambangan yang besar.

Meski investasi berkembang pesat, menurutnya keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai industri masih perlu diperkuat.

Itho kemudian mengungkap data yang menurutnya menggambarkan masih terbatasnya peran pelaku usaha lokal.

Dengan merujuk pada pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam wawancara di RRI pada 2 September, sekitar 65% kebutuhan pokok di wilayah sekitar pertambangan masih dipasok dari luar daerah.
Artinya, keterlibatan pengusaha lokal dalam memasok kebutuhan industri pertambangan baru sekitar 35%.

“Artinya keterlibatan para pengusaha lokal dalam konteks ini masih sangat rendah,” kata Itho.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar: ketika investasi tambang masuk dalam jumlah besar, seberapa banyak nilai ekonomi yang benar-benar berputar di daerah?
Sebab, apabila kebutuhan barang dan jasa lebih banyak dipenuhi perusahaan dari luar daerah, maka sebagian nilai ekonomi yang tercipta berpotensi kembali keluar dari wilayah tersebut.

Sebaliknya, jika perusahaan lokal mendapatkan ruang lebih besar dalam rantai pasok, perputaran uang dapat berlangsung lebih lama di daerah.
Itho menyebut persoalan tersebut sebagai salah satu pekerjaan rumah yang perlu diseriusi pemerintah bersama dunia usaha.

Menurut Itho, pengusaha lokal sebenarnya memiliki potensi untuk masuk ke industri pertambangan.
Ia menilai perusahaan daerah memiliki kompetensi dan kemampuan administratif yang cukup untuk bersaing. Salah satu persoalan yang masih membutuhkan perhatian adalah aspek permodalan.

Selain modal, faktor jaringan bisnis juga menjadi tantangan.
Itho menjelaskan, hubungan bisnis antara perusahaan besar dengan mitra pemasok biasanya dibangun berdasarkan jaringan, rekam jejak, dan tingkat kepercayaan.

Karena itu, pengusaha lokal membutuhkan akses yang lebih terbuka terhadap informasi peluang usaha, kebutuhan industri, serta jejaring dengan perusahaan besar.

Untuk menjawab persoalan tersebut, HIPKA Sulteng tengah menyiapkan database pengusaha lokal yang dilengkapi dengan spesifikasi bidang usaha masing-masing.

Database itu nantinya diharapkan dapat mempertemukan pengusaha lokal dengan perusahaan yang telah maupun akan berinvestasi di Sulawesi Tengah.
HIPKA juga menyiapkan forum bisnis sebagai ruang untuk mempertemukan berbagai elemen usaha dan membuka akses terhadap informasi peluang bisnis.

Menurut Itho, HIPKA tidak hanya diarahkan menjadi wadah internal pengusaha dari kalangan HMI.

Organisasi tersebut juga membuka ruang kolaborasi dengan pengusaha non-HMI serta berbagai elemen lain.
Itho menilai pemerintah memiliki posisi penting untuk memastikan investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal.

Salah satu persoalan yang perlu dihindari adalah capital outflow, ketika aktivitas ekonomi di daerah justru membuat uang lebih banyak mengalir kembali ke luar daerah.

“Kalau mayoritas dari aktivitas ekonomi ini dikerahkan oleh para pengusaha lokal maka uang itu beredar di Sulawesi Tengah, berputar di Sulawesi Tengah, tidak dibawa ke Jakarta apalagi dibawa ke luar negeri,” ujarnya.

Karena itu, menurut Itho, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan pelibatan pengusaha lokal benar-benar berjalan di lapangan dan tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas.

Bagi Sulawesi Tengah, tantangannya kini bukan sekadar bagaimana mendatangkan investasi tambang, tetapi bagaimana investasi tersebut menciptakan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pengusaha lokal tambang.

Dengan begitu, pertumbuhan industri pertambangan tidak hanya menghasilkan produksi dan investasi besar, tetapi juga membangun ekosistem usaha lokal yang mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri.

Sebab, ketika tambang tumbuh besar tetapi pengusaha lokal hanya menjadi penonton, pertanyaan tentang siapa yang paling menikmati nilai ekonomi dari kekayaan sumber daya alam akan terus muncul.