Hubungan Bupati dan DPRD Morowali Memanas? Puncaknya di Paripurna Kemarin

MOROWALI — Hubungan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan DPRD Morowali tampaknya sedang berada dalam suasana yang tidak biasa. Tensi antara lembaga eksekutif dan legislatif tersebut mulai menjadi sorotan, terutama setelah rapat paripurna penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026, Kamis (24/9/2026).

Rapat yang digelar sekitar pukul 15.00 WITA itu turut dihadiri Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf. Kehadiran Bupati dalam paripurna tersebut sebenarnya menjadi momen penting, mengingat sebelumnya muncul sorotan terkait intensitas kehadiran kepala daerah dalam sejumlah rapat paripurna DPRD.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, Bupati Morowali dinilai jarang hadir ketika diundang dalam agenda rapat paripurna DPRD. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan sekaligus penilaian di kalangan legislatif mengenai sejauh mana komunikasi dan penghormatan antara dua lembaga yang seharusnya menjadi mitra sejajar itu berjalan.

Sorotan kembali mencuat ketika Bupati Morowali menyampaikan sambutan dalam paripurna penetapan APBD Perubahan 2026. Dalam sambutannya, Bupati dinilai tidak menyampaikan salam penghormatan kepada pimpinan maupun anggota DPRD sebagaimana lazimnya dilakukan dalam forum resmi.

Hal tersebut kemudian memantik reaksi dari kalangan DPRD. Bagi sebagian anggota legislatif, persoalannya bukan sekadar soal penyebutan kalimat penghormatan, melainkan menyangkut tata krama kelembagaan dan bagaimana seorang kepala daerah menempatkan DPRD sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wakil Ketua II DPRD Morowali dari Partai Demokrat, Sultanah Hadie, ST, yang diwawancarai media ini, turut memberikan tanggapan, meski dirinya berhalangan hadir dalam paripurna tersebut.

“Pak Bupati ini jarang datang paripurna,” ujar Sultanah Hadie, Jumat (25/9/2026).

Sultanah menegaskan, DPRD Morowali tidak sedang menuntut penghormatan secara berlebihan. Menurutnya, persoalan utama justru bagaimana etika dan hubungan kelembagaan tetap dijaga oleh kedua pihak.

“DPRD bukan bawahan Bupati. Kita bukan gila hormat. Dalam membacakan sambutannya Bupati Morowali tidak menunjukkan sikap yang menghargai lembaga rakyat, yang terhormat itu tidak disebutkan, seakan berat sekali mengucapkan penghormatan kepada DPRD. Padahal kita adalah mitra yang sejajar,” tegasnya.

Menurut Sultanah, tata krama dalam komunikasi pemerintahan merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Apalagi DPRD memiliki kedudukan dan fungsi tersendiri dalam sistem pemerintahan daerah, termasuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Dalam pembahasan APBD, kata dia, DPRD bukan sekadar hadir untuk menyetujui atau menolak anggaran pemerintah daerah. DPRD menjalankan mandat konstitusional sebagai representasi masyarakat dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Karena itu, persoalan yang muncul dalam paripurna tersebut dinilai bukan semata-mata tentang sebuah kalimat penghormatan yang tidak disebutkan. Lebih jauh, hal itu menjadi cermin bagaimana hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Morowali berjalan.

Apakah ini hanya persoalan kekhilafan dalam sebuah sambutan, atau memang menjadi tanda bahwa hubungan Bupati dan DPRD Morowali sedang mengalami “panas dingin“?

Pertanyaan itu kini menjadi bagian dari dinamika politik pemerintahan di kabupaten yang dikenal memiliki sumber daya alam melimpah tersebut.
Yang jelas, dalam sebuah pemerintahan daerah, Bupati bukan atasan DPRD, dan DPRD bukan bawahan Bupati. Keduanya memiliki kewenangan berbeda, tetapi berada dalam satu tujuan: memastikan pemerintahan berjalan untuk kepentingan masyarakat.

Dan dalam hubungan antarlembaga, kadang bukan soal siapa yang harus dihormati lebih dahulu. Melainkan bagaimana masing-masing pihak mampu saling menghormati.