Kondisi SDN Memprihatinkan. Dana CSR Desa Ganda-ganda Capai Miliaran, Dipakai untuk Apa?

MOROWALI UTARA — Ke mana dan untuk apa dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang nilainya mencapai miliaran rupiah di Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara?

Pertanyaan itu kini mulai mengemuka di tengah masyarakat. Besarnya dana CSR yang diterima desa semestinya dapat menjadi kekuatan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kemandirian masyarakat, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang belakangan menghadapi berbagai tekanan.

Namun, kondisi sejumlah fasilitas publik di Desa Ganda-ganda justru menimbulkan tanda tanya.

Salah satunya adalah SDN Ganda-ganda. Kondisi plafon sekolah yang dikeluhkan dan membutuhkan perhatian hingga bantuan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menjadi sorotan. Jika desa mengelola dana CSR dalam jumlah besar, masyarakat tentu berhak bertanya: sejauh mana dana tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi fasilitas pendidikan dan kepentingan masyarakat desa?

Pertanyaan itu semakin menguat setelah sejumlah warga dua kali mendatangi Kejaksaan Negeri Morowali Utara untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau dugaan korupsi dalam pengelolaan dana CSR Desa Ganda-ganda.

Laporan masyarakat tersebut kini bukan lagi sekadar menjadi perbincangan di tengah warga.

Kejaksaan Negeri Morowali Utara melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah menyatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi dana CSR Desa Ganda-ganda sedang ditangani.

Kondisi ini tentu menjadi momentum penting untuk membuka secara terang benderang bagaimana dana CSR tersebut dikelola.

Berapa total dana yang diterima? Dari perusahaan mana saja? Untuk program apa saja? Siapa yang mengelola? Berapa yang telah direalisasikan dan apa hasilnya?

Sebab, CSR pada dasarnya bukan sekadar angka dalam laporan administrasi. Dana tersebut diharapkan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang memberikan manfaat dan meninggalkan dampak nyata.

Ketika dana CSR bernilai miliaran rupiah disebut telah masuk ke desa, sementara fasilitas dasar seperti sekolah masih membutuhkan perhatian, maka wajar jika publik meminta adanya transparansi dan akuntabilitas.

Kini masyarakat tinggal menunggu proses penanganan aparat penegak hukum. Jika seluruh pengelolaan dana telah dilakukan sesuai aturan, tentu proses pemeriksaan dapat menjadi ruang untuk membuktikannya.

Sebaliknya, jika ditemukan adanya penyimpangan, masyarakat berharap persoalan tersebut dapat diungkap secara terang dan diproses sesuai ketentuan hukum.

Pada akhirnya, pertanyaan publik sederhana: dana CSR miliaran rupiah itu sebenarnya pergi ke mana dan digunakan untuk apa?