Pemimpin Itu Harus “UNGKE”, Bukan Cuma Pandai “UMA”

MOROWALI UTARA — Di tengah obrolan warung kopi, kadang lahir istilah-istilah sederhana yang justru lebih tajam daripada pidato resmi. Salah satunya adalah UMA dan UNGKE.

UMA adalah singkatan dari Uang MAso alias uang masuk. Sementara UNGKE berarti UaNg KEluar. Dua istilah ini sebenarnya sederhana, tetapi kalau dibawa ke dunia kepemimpinan, maknanya bisa jadi serius sekaligus menggelitik.

Apalagi saat ini efisiensi anggaran sedang menjadi kenyataan. Pemerintah daerah harus mengencangkan ikat pinggang. Program pembangunan ikut terkena dampaknya, sejumlah agenda menjadi terbatas, bahkan usulan dari desa pun ada yang harus menunggu entah sampai kapan.

Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di sejumlah daerah juga terasa lebih sederhana. Di sektor swasta, perusahaan pun melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja, karena biaya operasional yang semakin berat.

Di tengah situasi seperti ini, kepemimpinan menjadi sangat penting.
Sebab kalau semua pemimpin hanya berpikir UMA, pertanyaannya tentu sederhana: “Kalau ada uang masuk, saya dapat apa?”

Tetapi kalau pemimpinnya berpikir UNGKE, pertanyaannya bisa berubah menjadi: “Masyarakat butuh apa dan saya bisa bantu apa?”

Seorang sahabat pernah berkelakar:
“Tergantung pemimpinnya. Kalau pikirannya UMA, susah. Kita butuh pemimpin yang UNGKE, yang mau berkorban secara materi, apalagi kalau menyangkut kepentingan masyarakat.”

Kalimat itu memang terdengar seperti candaan warung kopi. Namun, di balik candaan tersebut ada kritik sekaligus harapan.

Pemimpin memang tidak harus selalu mengeluarkan uang pribadi untuk menjalankan pemerintahan. Apalagi pemerintahan memiliki mekanisme anggaran dan aturan yang harus dipatuhi.

Tetapi pemimpin yang baik setidaknya memiliki kemauan berkorban waktu, tenaga, pikiran, jaringan, bahkan bila diperlukan materi pribadi untuk membantu masyarakat dalam situasi tertentu.

Nah, di Morowali Utara, kabupaten yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan dihuni cukup banyak orang sukses, istilah UNGKE ini kemudian menarik untuk melihat siapa saja yang mau berbagi.

Salah satu nama yang cukup menonjol adalah Mamala Group.

Keluarga Mamala dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan tampak mengambil posisi sebagai kelompok yang tidak sekadar bertanya “UMA berapa?”, tetapi juga berani memperlihatkan sisi “UNGKE”.

Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, kepemudaan dan kemana untuk membantu kebutuhan masyarakat, konsepnya kurang lebih sama: ketika ada kemampuan, ada pula keinginan untuk berbagi.

Tentu, menjadi “UNGKE” bukan berarti pemimpin harus bangkrut demi rakyat. Kalau semua uang dikeluarkan tanpa perhitungan, nanti yang tersisa bukan pemimpin—melainkan mantan pemimpin yang sedang mencari pinjaman.

Karena itu, UNGKE yang sehat adalah berkorban dengan kemampuan, tepat sasaran, dan tetap berpijak pada aturan.

Di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, karakter seperti inilah yang semakin dibutuhkan ketika ruang fiskal semakin sempit.

Sebab ketika anggaran besar, semua orang bisa terlihat hebat.
Tetapi ketika anggaran dipangkas, program dibatasi dan kebutuhan masyarakat tetap berjalan, di situlah kualitas seorang pemimpin benar-benar terlihat.

Pemimpin yang hanya muncul ketika ada anggaran mungkin mudah ditemukan.

Namun pemimpin yang tetap hadir ketika anggaran sedang seret, mau turun tangan, mencarikan solusi, menggerakkan pihak lain dan sesekali membuka dompet sendiri untuk kepentingan sosial—itulah pemimpin yang mulai pantas diberi gelar “UNGKE”.

Dan mungkin, di zaman efisiensi seperti sekarang, masyarakat tidak terlalu membutuhkan pemimpin yang sibuk menghitung UMA.
Masyarakat justru sedang mencari pemimpin yang tahu kapan harus berkata:
“Tidak apa-apa, kali ini saya yang UNGKE.”

Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya soal berapa banyak yang masuk ke kantong.
Tetapi juga tentang seberapa banyak yang keluar dari hati untuk kepentingan rakyat.