BPD Bongkar Dugaan Pengadaan Sapi Fiktif di Desa Jamorjaya
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
- visibility 26
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MOROWALI UTARA – Dugaan ketidakwajaran dalam pengadaan sapi di Desa Jamorjaya, Kecamatan Lembo Raya, mencuat. Wakil Ketua BPD Jamorjaya, Roma, mengungkap praktik yang dinilainya janggal dan telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, bahkan diduga melibatkan Kepala Desa Jamorjaya, Weriyo Arjo.
Dalam keterangannya kepada media, Sabtu (4/4), Roma menyebut persoalan pengadaan sapi sebenarnya bukan hal baru. Ia mengaku sudah pernah menyampaikan keluhan tersebut kepada Inspektorat saat mengikuti kegiatan bimbingan teknis, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas.
“Biasanya tiap kali anggaran itu biasanya maksimalnya 8-10 ekor, yang diadakan, biasanya tidak ada, biasanya tidak sampai.
Saya sudah pernah angkat sama inspektorat waktu kami bimtek tapi cuma begitu saja.
Tahun kedua kalau Ndak salah tidak ada pengadaan sapi itu.
Kalau di anggaran kecuali waktu covid yang tidak, setiap tahun ada, tidak pernah cukup.
Di anggarkan minimal 5 maksimal 10 di RAB.
Misalkan dianggarkan tahun 2020, yang di foto tahun anggaran 2019 setiap tahun begitu,”ujarnya (4/4)
Roma juga menyinggung proses pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat.
Ia mengaku mendapat informasi bahwa pemeriksaan kerap berakhir tanpa hasil jelas.
“Kalau Inspektorat datang pemeriksaan, diselesaikan di rumah makan,” ujarnya.
Diketahui, Kepala Desa Jamorjaya telah menjabat selama sekitar 14 tahun dalam dua periode kepemimpinan.
Tak hanya pengadaan sapi, seorang warga yang enggan disebutkan namanya juga mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian pada sejumlah program bantuan lain, termasuk bantuan bibit ikan lele yang dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Sementara itu, Kepala Desa Jamorjaya, Weriyo Arjo, yang telah berulang kali dihubungi media ini, belum berhasil dimintai keterangan hingga berita ini diterbitkan.
Kasus ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pihak terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
- Penulis: Redaksi Beritamorut
Saat ini belum ada komentar