Wakil Ketua III DPRD Sulteng Hadiri Penyerahan LHP BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Tata Kelola Berkelanjutan

PALU- Wakil Ketua (Waket) III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle, menghadiri secara langsung acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido. Hadir pula perwakilan BPK Provinsi Sulteng, yakni Kepala Bidang Pemeriksaan I BPK Perwakilan Provinsi Sulteng, Mohammad Rinaldy Nugraha, bersama jajaran staf pemeriksa. Selain itu, hadir sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng.

Penyerahan LHP tersebut terkait pemeriksaan kepatuhan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan pada kegiatan usaha pertambangan, untuk tahun anggaran 2023 hingga triwulan III tahun 2025. Pemeriksaan ini secara khusus menyoroti pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup serta penggunaan kawasan hutan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang pada periode tahun anggaran 2020 sampai dengan triwulan III tahun 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Melalui proses pemeriksaan yang objektif dan profesional, kita memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta dikelola secara bertanggung jawab. Di sinilah kepercayaan publik tumbuh, dari kerja yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulteng, H. Ambo Dalle, menegaskan bahwa kegiatan penyerahan LHP BPK memiliki arti yang sangat penting bagi masa depan tata kelola ekonomi dan ekologi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan ini bersifat strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
H. Ambo Dalle juga menegaskan komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara terukur, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

Pada kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional, independen, dan objektif.