MPP Tak Kunjung Diresmikan, Imigrasi Ditarik, Komitmen Armansyah Dipertanyakan

Morowali Utara — Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kembali menjadi sorotan setelah agenda besar pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang digadang-gadang akan menjadi ikon pelayanan terpadu daerah, tak kunjung diresmikan hingga awal Desember 2025.

Pada Selasa, 14 Oktober 2025, Pemkab Morowali Utara telah menggelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembentukan MPP di Ruang Pola Kantor Bupati. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, S.Pd, M.Pd, dan dipuji sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas instansi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

Sejalan dengan itu, pemerintah bahkan menjadwalkan peresmian MPP pada 23 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali Utara, sekaligus rencana dimulainya seluruh layanan di MPP tersebut.

Salah satu layanan yang paling dinantikan adalah kehadiran Kantor Imigrasi Banggai yang akan membuka layanan penerbitan paspor dan konsultasi keimigrasian di Morowali Utara, sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi jauh ke Luwuk ataupun ke UKK Morowali.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kadis DPTSMPT Morut, Armansyah, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, Yusva Aditya.

Namun, di balik rencana besar itu, fakta di lapangan justru jauh dari ekspektasi.
Sumber media menyebutkan bahwa pegawai Imigrasi sebenarnya telah datang ke Morut, namun karena MPP belum juga diresmikan, mereka akhirnya ditarik kembali. Kondisi ini memunculkan kritik terkait lemahnya komitmen Kadis Armansyah dalam mengawal salah satu program prioritas bupati.

Hingga Selasa, 2 Desember 2025, tanda-tanda peresmian pun belum terlihat. Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai, terungkap bahwa ada bagian atap gedung masih belum tertutup sempurna, sehingga PTSP bahkan mengajukan tambahan anggaran untuk pembenahan. Lebih memprihatinkan lagi, gedung MPP yang belum diresmikan sudah mengalami kasus pencurian.

Keterlambatan ini menimbulkan tanda tanya besar publik,
Bagaimana proyek yang digadang-gadang menjadi wajah profesionalisme pelayanan publik justru terhambat oleh persoalan teknis hingga berbulan-bulan?

MPP Morowali Utara yang semula dijanjikan menjadi pusat pelayanan terpadu modern, kini justru dinilai menjadi simbol kurangnya kesiapan, lemahnya koordinasi, dan minimnya pengawalan program strategis daerah.

Sementara Kadis Armansyah sampai berita ini tayang tidak bisa dikonfirmasi oleh redaksi karna memblokir nomor telpon.