Tahun 2024 MPP Habiskan Rp.9,3 Miliar, DPMPTSP Minta Tambahan Lagi Rp2,01 Miliar ke Banggar

MOROWALI UTARA — Telaahan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara yang dijadwalkan masuk pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD hari ini, Kamis, 27 November 2025, kembali mengundang tanda tanya besar. Setelah menelan biaya pembangunan Rp9,3 miliar pada APBD 2024, kini dinas terkait kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp2,01 miliar untuk melengkapi operasional Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dokumen telaahan staf bertanggal 18 November 2025 dan ditandatangani Kepala DPMPTSP, Armansyah, H.AP., S.Sos., M.Si., memuat rincian kebutuhan tambahan yang dinilai belum terpenuhi meski gedung MPP sudah selesai dibangun dan mulai digunakan.

Dalam dokumen tersebut, DPMPTSP mencantumkan tujuh item pengadaan dan pemeliharaan yang totalnya mencapai Rp2.010.000.000, antara lain:

• Pengadaan genset dan perlengkapannya — Rp710 juta

• Vertical blind — Rp200 juta

• CCTV 1 set — Rp100 juta

• Meubelair (kursi tunggu, meja, kursi rapat) — Rp500 juta

• Pemeliharaan atap MPP — Rp200 juta

• Pekerjaan taman dan saluran air — Rp200 juta

• Ground tank dan sumur dalam — Rp100 juta

Jumlah ini disebut sebagai kekurangan perlengkapan yang mendesak untuk menunjang operasional mal pelayanan tersebut pada tahun anggaran 2026.

Pembangunan MPP yang sebelumnya sudah menghabiskan Rp9,3 miliar APBD 2024, kini kembali meminta suntikan dana. Publik pun mempertanyakan bagaimana proyek sebesar itu masih menyisakan begitu banyak kebutuhan dasar seperti genset, CCTV, meubelair, hingga taman dan saluran air.

Permintaan tambahan anggaran ini harus mendapat perhatian serius Banggar DPRD. Selain nilainya yang besar, beberapa item pengadaan juga terkesan tidak selaras dengan asas efisiensi anggaran, terutama untuk gedung yang baru saja dibangun.

Usulan tambahan Rp2,01 miliar tersebut akan diputuskan dalam pembahasan Banggar hari ini. Jika disetujui, total belanja yang telah digelontorkan untuk MPP Morut akan menembus lebih dari Rp11,3 miliar hanya dalam dua tahun anggaran.

Publik kini menunggu apakah Banggar DPRD akan melakukan penelaahan kritis terhadap usulan tersebut atau justru kembali mengesahkan anggaran tanpa evaluasi mendalam.