Dua Anggota DPRD Morut Ini Berdebat Tegang Saat Paripurna Pengesahan KUA-PPAS, Yaristan: “Jangan seperti anak TK”

MORUT- Pengesahan KUA-PPAS Morowali Utara tahun anggaran 2026 diwarnai ketegangan antara anggota DPRD Morut, Yaristan Palesa dan wakil ketua I DPRD Morut, Megawati Ambo Assa. Kamis malam, 13 Nopember 2025.

Ketegangan berawal dari tidak hadirnya Kepala Dinas PUPR Morut, Destuber Matoori dalam pembahasan Banggar-TAPD, memicu kritik dari sejumlah pimpinan dewan.

Wakil Ketua I DPRD, Megawati Ambo Asa, menyoroti keras ketidakhadiran tersebut karena menyangkut salah satu anggaran terbesar dalam struktur KUA-PPAS.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Kepala Dinas sangat penting untuk memastikan kesesuaian data dan kesepakatan final. Destuber Matoori kabarnya sedang berada diluar kota dan diwakili Sekertaris Dinas PUPR Morut, Alamsyah.

“Kami hanya ingin memastikan anggaran Dinas PUPR Morut sudah disepakati bersama,”ujar Megawati

Pernyataan Megawati disambut dengan interupsi Ketua Bapemperda DPRD Morowali Utara, Yaristan Palesa, menyampaikan sikap lebih tegas terkait prosedur pembahasan. Ia menilai bahwa paripurna seharusnya tidak dilanjutkan sebelum seluruh pembahasan teknis di Banggar benar-benar tuntas.

“Kalau masih ada persoalan, bahas dulu sampai tuntas. Jangan lagi kita tanya jawab seperti anak TK di depan OPD,” tegasnya

Perdebatan panjang antara dua anggota DPRD Morut ini membuat ketegangan berlangsung di ruang Paripurna. Bahkan Yaristan meminta sidang tidak dilanjutkan jika persoalan di Banggar belum selesai.

Pimpinan sidang Paripurna Warda Dg Mamala, SE menegaskan melanjutkan sidang

“Semua unsur pimpinan sudah menyepakati paripurna malam ini tetap dilanjutkan,” dengan suara yang tegas.

Warda Dg Mamala juga menyoroti keterlambatan dari OPD terkait dalam penyusunan KUA-PPAS

“Secara khusus kepada dinas terkait penyusun KUA-PPAS agar benar-benar memperhatikan batas waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan seperti saat ini,”ujar Warda Dg Mamala

Meski diwarnai ketegangan, rapat tetap berlanjut hingga proses penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026 dilakukan oleh pihak Wakil Bupati Morut dan pimpinan DPRD.