MOROWALI UTARA- Wakil Bupati (Wabup) Morowali Utara (Morut) H. Djira K. S.Pd, M.Pd Pimpin Rapat Internal Persiapan Penilaian Desa Lokus Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2023 di Ruang Pola, Selasa (31/01/2023)
Dalam rangka kegiatan Penilaian Desa Lokus Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Morowali Utara yang di Ketuai oleh Wabup Djira menggelar rapat internal.
TPPS Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari gabungan berbagai OPD seperti Bappelitbangda, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP2KBP3AD), Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perikanan serta Dinas terkait lainnya ini membahas berbagai hal khususnya terkait penentuan Lokus Desa yang nantinya akan dinilai oleh tim dari Provinsi.
Wabup Djira yang didampingi oleh Kadis DP2KB3AD Drs. Romelius Sapara dan Kadis Kesehatan Alno Berniat SKM, M.Kes menginstruksikan kepada para anggota TPPS agar mempersiapkan berbagai dokumen seperti dokumen administrasi seperti SK TPPS, Peraturan Bupati atau Kepala Daerah, SK TPPS berjenjang serta dokumen lainnya. Wabup Djira juga memantau berbagai hal seperti memastikan setiap OPD berperan aktif dalam melakukan intervensi terhadap penurunan stunting, memastikan pengawalan alokasi Dana Desa dalam mendukung operasional penurunan stunting yang dilaksanakan di setiap Desa serta memastikan proses tahapan rembuk stunting mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
Dari rapat yang digelar selama beberapa jam tersebut didapatkan hasil antara lain Desa Tompira menjadi Desa Lokus serta Desa Bunta menjadi Desa Pembanding dimana kedua Desa ini nantinya akan menjadi fokus penilaian dari tim dari Provinsi. Wabup Djira juga ingin adanya pendampingan tim ahli dari Provinsi untuk turun ke Desa dan memantau langsung berbagai hal terkait kesiapan Desa sebelum dilaksanakannya penilaian.
“Setelah kita tentukan Desa Lokus dan Desa pembanding, kami ingin adanya pendampingan tim ahli dari provinsi sebelum dilaksanakannya penilaian. Kami juga ingin setiap OPD yang tergabung dalam TPPS untuk membuat daftar terkait program kerja dalam rangka intervensi penurunan stunting yang telah dilaksanakan”, ujarnya.
Media Kominfo Morut
Komentar