MORUT – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Morowali Utara (Morut) terus menggenjot proses peralihan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Langkah ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait praktik pembuangan terbuka atau open dumping.
Saat ini, 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang mempraktikkan open dumping di Indonesia dikenai sanksi administrasi oleh KLH, lima di antaranya berada di Sulawesi Tengah. Sementara dua daerah, Poso dan Morowali Utara mendapat pembinaan. Praktik open dumping melanggar UU 18/2008.
Kepala DLH Morut, Syarifudin, menjelaskan bahwa sistem open dumping menyebabkan berbagai jenis pencemaran lingkungan. Mulai dari gas metana dari sampah organik, paparan mikroplastik dari sampah plastik yang tak terurai, hingga air lindi yang mencemari permukaan dan air tanah.
Menurut Syarifudin, peralihan TPS di Dusun Lambolo, Desa Ganda Ganda, Kecamatan Petasia, masih dalam proses penutupan di Blok 1 dari tiga blok pembuangan sampah di wilayah itu.
“Untuk saat ini Blok I sudah ditutup total. Penutupan blok pembuangan sampah lainnya akan berlangsung secara bertahap,” ujar Syarifudin kepada media di Kolonodale, Rabu (6/2025).
Penutupan TPS itu. lanjut Syarifudin, dilakukan bertahap. Sebab DLH Morut tengah mematangkan lahan sekaligus persiapan pembangunan TPST di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia Barat.
“Lahan milik Pemkab Morut untuk TPST sudah tersedia di Koromatantu dan rencana pembangunannya dipercepat,” jelasnya.
Proses ini, kata Syarifudin, sejalan dengan kebijakan KLH yang memberikan waktu enam bulan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk menyiapkan rencana penutupan dan relokasi TPA.
“KLH sendiri siap membantu Pemkab Morut, hanya saja kami belum dapat informasi dalam bentuk apa,” imbuhnya.
DLH Morut lantas mengapresiasi pihak ketiga seperti PT Trinusa Group yang sudah memberikan dukungan dengan mengerahkan sejumlah alat berat dalam proses penutupan blok sampah tersebut.
Syarifudin berharap, perusahaan lain yang juga beroperasi di wilayah itu juga ikut melibatkan diri sehingga sinergi antara pemerintah daerah dengan swasta dapat terus terjalin. Upaya ini disusul dengan sosialisasi di masing-masing perusahaan tersebut.
“Tentunya kami berterima kasih kepada pihak Trinusa Group yang ikut peduli dengan isu-isu lingkungan di daerah kita,” ungkapnya.
Terkait rekomendasi KLH untuk Pemkab Morut, Syarifudin tidak merinci seluruh poinnya. Namun salah satunya terkait alokasi anggaran yang naik menjadi 3 persen dari total APBD.
“Rekomendasi ini akan diserahkan langsung ke Bupati Morut sesuai petunjuk KLH dalam sosialisasi yang kami hadiri di Kota Palu,” katanya menyebut alasan tidak mengurai isi rekomendasi tersebut.
Direktur Operasional PT Trinusa Dharma Utama, Ilham Erlangga menyebut dukungan Trinusa Group terhadap pemulihan lingkungan adalah mutlak. Terlebih lagi dalam operasional Trinusa Group mengedepankan good mining practice atau GMP.
“Pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam termasuk dalam kaidah GMP, jadi kami selalu hadir jika berbicara soal pemulihan lingkungan seperti penutupan TPS Lambolo,” sebut Ilham Erlangga dalam keterangan tertulis kepada media , Rabu sore.
Sementara itu Humas Trinusa Group, Mario Agung Ranu mengatakan bahwa bantuan alat berat dalam operasi penutupan Blok 1 TPS Lambolo sudah berlangsung beberapa hari terakhir.
“DLH sudah berkoordinasi untuk meminta bantuan kami melakukan penutupan TPS Lambolo, Alhamdulillah kami bisa hadir dalam proses ini,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Komentar