Kontraktor Lokal “Tenggelam” di Pemerintahan Delis-Djira.
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Sabtu, 1 Jun 2024
- visibility 6
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MORUT- Sejumlah kontraktor dan aliansi Peduli pembangunan Morowali Utara (Morut) diskusi soal proyek pekerjaan di daerah selama Pemerintahan Delis-Djira. Sabtu, 1 Juni 2024.
Melalui ketua Aliansi anti Korupsi dan peduli pembangunan Morut, Burhanuddin Hamzah menyampaikan kritik mereka atas kebijakan Pemda saat ini.
“Ini soal kontraktor yang kerja proyek di daerah. Seharusnya Pemda memberdayakan kontraktor lokal dan asosiasi yang ada. Kalau pembayaran fiskal kontraktor itu berdasarkan alamat perusahaannya. Sehingga kalau yang kerja kontraktor lokal bayar pajaknya di daerah, kalau kontraktor dari luar, otomatis pajaknya lari keluar. Kemudiaan soal pemberdayaannya. Pekerja lokal harus diberi ruang juga, kalau kontraktor dari luar dia bawah pekerja dari luar. Otomatis menutup peluang orang daerah. Termasuk pemberdayaan pokir-pokir juga,”ujar Burhanuddin (1/6)
Apa yang di sampaikan para kontraktor lokal ini tentu beralasan. Sebab sejumlah pekerjaan contohnya dalam Kota Kolonodale rata-rata di kerjakan kontraktor dari Makassar, Palu dan Mamuju.
Kebijakan pemerintahan Bupati Delis ini tuai kritikan dari kalangan kontraktor. Selain itu kualitas pekerjaan sejumlah proyek itu juga jadi sorotan. Salah satunya jalan Korololama yang bersumber dari dana PEN. Proyel lain seperti VIP/VVIP RSUD Kolonodale yang menelan biaya puluhan miliar ini belum juga di resmikan.
- Penulis: Redaksi Beritamorut
Saat ini belum ada komentar