BERITAMORUT.COM- Perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) di tengah pandemi covid-19, terutama unsur pimpinan, terlebih ketua DPRD Morut menjadi perbincangan publik.
Dari informasi yang dihimpun Tim media, perjalanan unsur pimpinan terutama ketua DPRD Morut ditaksir mencapai 100 juta dalam 1 bulan. Angka ini cukup fantastis, ditengah kondisi keuangan daerah saat ini.
Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Morut Mislihaty A. Poea, SE.MM yang kami konfirmasi via pesan whatshap membantah tidak benar nilai pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) mencapai 100 juta,
“Oh info itu tidak benar juga,, Apalagi di masa pandemi ini, tidak begitu pak… Perjadis Pimpinan dan Anggota dilakukan berdasarlan kebutuhan saja pak Hen… Jadi intensitasnya juga tidak sama setiap bulan… Semua tergantung kebutuhan dan agenda-agenda tertentu…begitu pak Hen. Kalau unsur Pimpinan dengan intensitas tertinggi dalam 1 bulan, masih di bawah 100 juta pak Hen,” tulis Sekwan via pesan singkat (11/8).
Namun tidak ada data rinci yang nilai SPPD pimpinan DPRD Morut saat ini. Gontok-gontokan soal alokasi perjalanan dinas wakil rakyat di DPRD Morut diduga sering sekali terjadi antara anggota dengan ketua DPRD Morut.
Sayangnya, “segudang” anggaran yang dihabiskan untuk perjalanan dinas DPRD Morut, tidak sebanding dengan produktifitas kerja wakil rakyat. Sejumlah proyek bahkan bernilai milyaran rupiah diduga bermasalah, dan lepas dari pengawasan DPRD Morut.**
Komentar