Rp23 Miliar Tagihan Proyek di Pemda Morut tidak Terbayar
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Senin, 16 Mar 2026
- visibility 23
- print Cetak
Foto: Sekda Morut (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MORUT – Kondisi keuangan kas daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) disebut sedang tidak dalam keadaan baik.
Sejumlah tagihan proyek dengan total nilai sekitar Rp23 miliar hingga kini belum dapat dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Keterlambatan pembayaran tersebut diduga berkaitan dengan tidak terealisasinya sebagian pendapatan yang diharapkan masuk ke kas daerah, khususnya dari dana bagi hasil pajak BBM kendaraan bermotor (PBBKB) dari pemerintah provinsi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Morowali Utara, Ir. Musda Guntur, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (16/3), menjelaskan bahwa secara perhitungan sebenarnya tidak akan terjadi defisit apabila dana bagi hasil tersebut terealisasi sesuai rencana.
“Sebenarnya tidak defisit kalau pendapatan pajak BBM KB bagi hasil dengan provinsi terealisasi sekitar ± Rp27 miliar. Namun sampai 31 Desember 2025 bahkan sampai hari ini belum ada realisasi,” tulis Musda.
Menurutnya, belum masuknya dana tersebut membuat kas daerah tidak mencukupi untuk membayar sejumlah tagihan pekerjaan yang sebenarnya telah melalui proses administrasi dan sudah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
“Hal ini menyebabkan sekitar Rp23 miliar tagihan pekerjaan yang sudah ada SPM tidak bisa terbayar,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan defisit kas karena pendapatan yang diharapkan masuk tidak terealisasi.
“Iya, Karena defisit artinya kas tidak mencukupi. Pendapatan yang diharapkan tidak terealisasi, padahal angka Rp27 miliar itu merupakan keputusan gubernur,” lanjutnya.
Dampak dari kondisi keuangan ini juga mulai dirasakan di tingkat desa. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah perangkat desa di Morowali Utara telah tiga bulan belum menerima gaji, bahkan para kepala desa juga belum menerima penghasilan mereka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kontraktor maupun aparatur desa yang berharap pemerintah daerah segera menemukan solusi agar pembayaran tagihan proyek dan hak-hak aparatur dapat segera direalisasikan.
- Penulis: Redaksi Beritamorut
Saat ini belum ada komentar