Konflik antar Klemer dengan Kekerasan, Meresahkan dan Berdampak Buruk bagi Investasi Perkebunan Sawit di Morowali Utara
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
- visibility 56
- print Cetak

Foto: illustrasi perkebunan sawit (IST)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MORUT – Konflik antar kelompok klemer di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dinilai semakin meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu iklim investasi di daerah tersebut.
Aksi kekerasan yang melibatkan penggunaan busur dan senjata tajam dalam sengketa lahan perkebunan sawit milik PT ANA membuat situasi di lapangan memanas. Sejumlah warga bahkan dilaporkan terluka akibat pembusuran dalam insiden yang terjadi di wilayah Afdeling Eko Blok 25, Bungintimbe.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Warga menilai konflik yang terus berulang tidak hanya mengganggu keamanan, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas perusahaan yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan warga lokal.
“Jujur kami sebagai warga masyarakat khawatir. Kalau terus terjadi klemer seperti ini, lama-lama perusahaan bisa tutup,” ujar Adi, salah satu warga setempat.
Selain memicu ketegangan antar kelompok, persoalan klaim kepemilikan lahan juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang merasa memiliki lahan secara sah. Munculnya berbagai pihak yang mengklaim kepemilikan tanah membuat situasi semakin tidak kondusif.
Tokoh masyarakat Petasia Timur, Monde Laega, menegaskan bahwa gesekan antar kelompok tersebut sangat meresahkan masyarakat. Menurutnya, konflik yang berujung aksi kekerasan itu dipicu oleh persoalan dokumen Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).
“Gesekan ini sangat meresahkan. Dengan bermunculan orang-orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan, masyarakat yang merasa memiliki lahan sebenarnya menjadi tidak aman,” ujar Monde Laega, Rabu (11/3).
Ia juga menilai konflik yang terus terjadi dapat berdampak terhadap keberlangsungan investasi di Morowali Utara. Pasalnya, situasi keamanan yang tidak stabil dapat menghambat aktivitas perusahaan maupun proses administrasi lahan, termasuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) yang mensyaratkan status lahan harus clear and clean.
Sementara itu, Polres Morowali Utara bergerak cepat untuk mengamankan lokasi konflik guna mencegah bentrokan susulan. Aparat kepolisian turun langsung ke lokasi guna menenangkan kedua kelompok yang berselisih dan memastikan situasi tetap kondusif.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas agar konflik serupa tidak terus berulang dan tidak semakin mengganggu stabilitas keamanan serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
- Penulis: Redaksi Beritamorut
























































Saat ini belum ada komentar