Warga Menolak, Pemerintah Membisu! Runtuhnya Moral Oknum Kades.
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Minggu, 28 Des 2025
- visibility 4
- print Cetak
Ket: Foto Illustrasi AI
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MORUT- Di Petasia Timur, sebuah malamison, cerita yang mestinya berakhir dengan pertanggungjawaban, justru larut ditelan waktu.
Malam itu, warga mengepung sebuah rumah. Sunyi pecah oleh kegaduhan. Seorang oknum kepala desa kepergok di kediaman perempuan bersuami. Ia keluar tergesa, hanya berbalut celana kolor, menyusul baju yang baru sempat dikenakan. Sang perempuan menyusul, rambut kusut, wajah pucat, potret kegelisahan yang tak butuh penjelasan panjang. Kamera merekam, warga menyaksikan, media menulis. Bahkan, dalam wawancara, sang kades mengakui: ia memang digrebek.
Namun waktu, seperti sering terjadi, bekerja sebagai penghapus. Riuh mereda. Judul berita memudar. Yang tersisa justru keresahan, diam, pekat, dan berkepanjangan.
Warga menyurati pimpinan daerah. BPD menyatakan sikap. Penolakan atas kepemimpinan disuarakan. Tapi sanksi tak kunjung datang. Seolah ada tirai tebal yang menutup pintu akuntabilitas.
“Masalah kemarin didapat selingkuh dengan istri orang, penolakan dari masyarakat dan BPD sudah ditembuskan ke kepala daerah, sampai sekarang tidak ada sanksi,” ujar seorang warga, memilih anonim demi keselamatan.
Di sinilah kritik menemukan nadinya. Kepemimpinan desa bukan sekadar jabatan administratif; ia adalah teladan moral. Ketika teladan runtuh dan negara diam, yang retak bukan hanya kepercayaan, melainkan sendi etika publik.
Hukum mungkin bergerak pelan, tapi keadilan tak boleh berhenti. Sebab pembiaran adalah pesan: bahwa kuasa bisa lebih bising daripada nurani.
Petasia Timur menunggu lebih dari sekadar janji. Ia menunggu keberanian untuk menegakkan etika, memulihkan marwah kepemimpinan, dan membuktikan bahwa suara warga tak akan selalu tenggelam bersama berlalunya waktu.
- Penulis: Redaksi Beritamorut
Saat ini belum ada komentar